Selain untuk meningkatkan kinerja, perombakan di jajaran direksi PT Pertamina juga untuk melicinkan jalan menuju privatisasi.
(Istimewa)

INILAH.COM, Jakarta – Perombakan jajaran direksi di PT Pertamina tidak murni hanya untuk meningkatkan kinerja. Perombakan itu juga untuk melicinkan jalan menuju privatisasi.

Hal itu diungkapkan sejumlah pengamat ekonomi kepada INILAH.COM. Satu di antaranya adalah Ichsanuddin Noorsy. Menurutnya, perombakan direksi di Pertamina lebih mengarah pada upaya memperlancar privatisasi BUMN migas tersebut.

"Segala isu pergantian direksi Pertamina di mata saya hanya ditujukan untuk memperlancar privatisasi," kata Ichsanuddin, Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP), Senin (3/3) di Jakarta.

Kalaupun ada usaha meningkatkan kinerja, lanjut Ichsanuddin, hal itu dilakukan untuk memoles perusahaan agar bisa tampil lebih bagus dan menarik di depan investor. "Ujung-ujungnya tetap diprivatisasi," tandasnya.

Menurut sebuah sumber, perombakan direksi Pertamina diberlakukan pada tiga posisi. Saat ini, pembahasan perubahan direksi dikabarkan sudah keluar dari tim penilai akhir (TPA) dan tinggal diumumkan.

Ichsanuddin menilai, argumen perbaikan kinerja Pertamina yang diajukan pemerintah sulit diterima. Apa yang terjadi di Pertamina, katanya, tak bisa ditimpakan kepada manajemen.

Kesalahan kelola Pertamina, lanjut Ichsanuddin, menyebabkan BUMN migas itu tidak bisa masuk dan bersaing di tingkat internasional. Padahal, Pertamina sebagai perusahaan yang memonopoli energi di Indonesia, memperoleh privilege untuk menguasai dan memanfaatkan melimpahnya sumber energi di Indonesia.

Adanya unsur politis di balik perubahan sejumlah direksi Pertamina sudah menjadi bahan pembicaraan. Maklum, perusahaan minyak negara ini punya aset yang sangat besar. Tentu, partai-partai politik berlomba memanfaatkannya terkait target di Pemilu 2009.

Ichsanuddin mengaku tidak heran dengan permainan politik di balik rencana pergantian direksi di beberapa BUMN seperti PT Telkom, PT PLN, dan Pertamina. "Praktik ini sudah ada sejak lama. BUMN memang dapat menjadi lumbung bagi kepentingan partai politik di Pemilu 2009," katanya.

Ichsanuddin pun menyarankan perbaikan di Pertamina harus mengarah pada perubahan mendasar, yakni tidak memberlakukan mekanisme pasar pada industri migas dan berhenti melakukan perdagangan bebas pada produk migas.

Ekonom Hendry Saparini menilai, semua pihak harus yakin bahwa permasalahan energi tidak akan terselesaikan hanya dengan privatisasi Pertamina. Sebab, sebenarnya, yang menjadi jantung dari ekonomi nasional itu adalah kebijakan energi.

"Jika terjadi perubahan direksi, itu merupakan langkah agar privatisasi lebih mulus. Ini sangat disayangkan. Sebab, kita tahu, sejak Pertamina dipreteli kekuasaannya atau perannya, kebijakan energi jadi tidak jelas," kata Hendry.

Pertanyaannya, jika terjadi privatisasi, siapa bertanggung jawab atas lifting minyak? Siapa pula bertanggung jawab untuk menjaga ketersediaan kebutuhan energi masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air?

"Jika diserahkan kepada swasta dan sebagian sahamnya dibiarkan dimiliki swasta, ini menjadi pertanyaan besar. Benarkah Pertamina tidak lagi dibutuhkan sebagai BUMN untuk melayani kepentingan umum?" ujar Hendry.

Selama ini, 145 BUMN dengan aset mencapai Rp 650 triliun menjadi incaran banyak pihak. Pada 2006, laba bersih BUMN Rp 54,4 triliun, naik 28% dibandingkan laba bersih 2005 Rp 42,35 triliun.

Pertamina tercatat menduduki tempat teratas sebagai pencetak laba terbesar dengan meraih keuntungan laba Rp 23,3 triliun, naik dibandingkan 2005 (Rp 16,4 triliun).

Pengamat ekonomi UGM Revrisond Baswir mengatakan, pencapaian laba bersih bagi Pertamina merupakan prestasi dan berpotensi memberikan kontribusi besar bagi perbaikan kinerja BUMN. Tapi, acap digerogoti parpol sebagai sumber dana partai dan menjadikan BUMN sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan. [E1/I3]