INILAH.COM, Jakarta - Inflasi yang disebabkan kenaikan harga bahan pangan saat ini berawal dari pasokan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.

Selain itu juga karena tidak terpenuhinya pasokan akibat kesalahan kebijakan pemerintah yang begitu liberal.

Pengamat ekonomi Ichsanudin Noorsy mengatakan hal itu di Jakarta, Selasa (4/3), terkait dengan gagalnya upaya stabilitas harga sehingga memicu terjadinya inflasi.

Ia menilai, jika pemerintah memilih insentif, disinsentif, ataupun subsidi untuk menstabilkan harga, hal tersebut akan gagal.

"Intervensi pemerintah akan sia-sia jika dilakukan pada sektor komoditas yang tidak dikuasai oleh pemerintah," ujarnya.

Hal itu terlihat dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (3/3), yang memperlihatkan bahwa harga komoditas bergejolak menyumbang inflasi 0,33%.

Sedangkan untuk komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah justru menyumbang deflasi 0,12%.

Noorsy mengatakan kasus inflasi akibat melambungnya harga kebutuhan pokok juga terjadi pada era Orde Baru. Hanya saja Bulog berperan sehingga gejolak dapat diredam.

"Konsep Bulog ini sukses dicontoh oleh Fhilipina, Thailand, dan Malaysia, untuk mengendalikan harga," katanya.

Noorsy menjelaskan bawa sesungguhnya inflasi adalah keputusan politik pemerintah yang cerdas menghadapi liarnya pengusaha dalam berbisnis.

Korea Selatan, Abu Dhabi, China, India, dan Amerika Latin, menjadi negara yang terkena krisis namun dapat menikmatinya, ujarnya.

Hal ini dikarenakan Korea Selatan mulai melepaskan diri dari ketergantungan asing, Amerika Latin tidak mengikuti kebijakan energi Amerika Serikat, dan untuk China dan India jelas bahwa mereka lepas dari pengaruh liberalisasi ekonomi.

Ia menyebutkan pemerintah harus memiliki hukum besi untuk mengatur harga komoditas penting bagi masyarakat, yang sesuai amanat konstitusi.[*/L2]