(Istimewa)

INILAH.COM, Jakarta – Ternyata, banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kewenangan dan karakteristiknya sama. Karenanya, demi efisiensi dan efektivitas, Pemprov DKI Jakarta tergerak merampingkan birokrasi.

Memang, banyak dinas di lingkungan Pemprov DKI yang namanya berbeda, tapi sama dalam fungsi dan kewenangan. Sebut saja Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) dengan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti). Juga Dinas Pariwisata dengan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman.

"Formasinya terlalu gemuk. Lebih baik gabungkan saja sejumlah dinas untuk mengefektifkan kinerja aparat," kata Ahmad Husin Alaydrus, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, kepada INILAH.COM, Selasa (19/3).

Alaydrus menyarankan beberapa SKPD sebaiknya dilebur saja, di antaranya Dikmenti dengan Dikdas, Dinas Pariwisata dengan Kebudayaan dan Permuseuman, Dinas Pertamanan dengan Dinas Kehutanan dan Pertanian, Biro Umum dengan Biro Perlengkapan, Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) dengan Dinas Tata Kota.

Alaydrus juga menyarankan peleburan Kantor Pelayanan dan Kas daerah (KPKD) dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan Dinas Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Jaringan Utilitas (SJU), serta Biro Keuangan dengan Biro Perekonomian.

"Peleburan itu akan menghemat anggaran. Sebab, ada 125 jabatan yang dihilangkan," kata Alaydrus.

Pemprov DKI sendiri hingga kini masih menggodok rencana peleburan sejumlah SKPD yang diperkirakan rampung Juli. Menurut Catur Laswanto, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) DKI, dibutuhkan revisi terhadap Perda Nomor 3/2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemprov DKI.

"Sebelum melakukan peleburan organisasi, kami akan ajukan lebih dulu rancangan raperdanya," ujar Catur.

Di mata Catur, memang sudah waktunya organisasi di lingkungan Pemprov DKI dirampingkan agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien. "Dalam perampingan organisasi, yang jadi pertimbangan adalah kewenangan dan karakteristik SKPD dalam memberikan pelayanan masyarakat," tuturnya.

Tapi, Catur enggan merinci dinas, biro, dan unit teknis apa saja yang akan dilebur. "Tunggu saja dulu hasil kajiannya," ucapnya.

Ahmad Suaidy, Ketua Komisi A DPRD DKI, mengaku pihaknya belum menerima raperda perampingan SKPD itu. "Raperdanya belum diajukan ke kami. Sepertinya ada beberapa usulan eksekutif yang kita tidak setujui. Begitu juga sebaliknya."

Secara umum, Suady menyetujui adanya perampingan birokrasi di tubuh Pemprov DKI. Perampingan itu akan menghemat anggaran 2-3%.

Efisiensi dan efektivitas, kata Suady, bisa dimasukkan saat anggaran perubahan agar dapat dialihkan untuk program-program lain yang lebih bermanfaat.

"Penghematan bisa diambil dari jatah gaji dan tunjangan kepala dinas yang berkurang. Juga fasilitas lain seperti kendaraan dinas dan perawatan gedung kantor," kata Suaidy.

Azas Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), sepakat dengan itu. Menurutnya, peleburan SKPD merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang harus dijalankan Gubernur DKI Fauzi Bowo.

Perampingan birokrasi itu, lanjut Azas Tigor, harus melibatkan masyarakat sebagai salah satu elemen yang akan mengawasi kinerja seluruh unit kerja di Pemprov DKI Jakarta.

"Masyarakat harus diberikan akses dalam menilai kinerja para pimpinan unit sehingga setiap kebijakan yang digulirkan Pemprov DKI akan selalu didukung masyarakat," kata Azas Tigor.

Selain melakukan perampingan, pakar kebijakan publik FISIP UI Andrinof Chaniago juga menyarankan adanya perubahan sistem perekrutan PNS di lingkungan Pemprov DKI.

"Perekrutan tenaga honorer sebaiknya dihentikan. Karena, pola itu tidak efektif dan hanya menghabiskan anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai sektor pelayanan publik," nilai Andrinof.

Lebih jauh, Andrinof meminta agar posisi pimpinan SKPD ditentukan berdasarkan keahlian dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai.

Warga DKI pantas berharap, demi efisiensi dan efektivitas, semangat merampingkan birokrasi disikapi secara positif oleh segenap aparat Pemprov DKI. [I3]