(iPhA/Dandy Wijaya)

INILAH.COM, Jakarta – Selamatkan anggaran negara dan maksimalkan asas keadilan. Itu alasan utama pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab, ternyata, selama ini subsidi justru lebih dinikmati kaum borju alias orang berduit.

Mau tahu berapa besar kaum borju di Indonesia terbantu bisa ikut menikmati BBM bersubsidi? Wow, jumlahnya tak kepalang tanggung, mencapai Rp 250-300 triliun!

Itu sebabnya, di tengah lonjakan harga minyak dunia dan inflasi yang terus mendera, pemerintah menganggap kinilah saatnya memapas subsidi yang melekat di setiap liter BBM.

Kenaikan harga BBM bersubsidi 28,7% yang akan diberlakukan per akhir Mei atau awal Juni itu, selain untuk menyelamatkan APBN-P 2008 dari beban defisit yang kelewat besar, juga demi mengoptimalkan asas keadilan antara kaum borju dan masyarakat tak mampu.

Ironisnya, persentase kenaikan harga BBM yang disiapkan pemerintah itu pun ternyata belum menghilangkan beban subsidi 100%.

Untuk memupus total subsidi dari setiap liter BBM, harga per liternya bakal mencapai Rp 8.000-9.000. Sedangkan dengan kenaikan 28,7%, harga BBM dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter. Tentu, jika subsidi harus dihapus total, beban bagi masyarakat bakal makin berat.

Saat ini, harga BBM di Indonesia termasuk murah dibandingkan negara lain. Di Laos dan Vietnam, misalnya, harganya Rp 8.000-9.000 per liter. Singapura malah jauh lebih mahal, yakni Rp 13.000 per liter.

"Padahal, harga BBM dari sudut keekonomian seharusnya Rp 8.000-9.000 per liter," ungkap Bambang Widianto, Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas, dalam diskusi di Depkominfo, Jakarta, Senin (12/5).

Sejauh ini, dengan harga keekonomian Rp 8.000-9.000, ternyata BBM masih dijual Rp 4.500 per liter. Artinya, subsidi mencapai Rp 3.500-4.500 per liter. Dengan kenaikan BBM 28,7%, sekali lagi, masih melekat subsidi pada hitungan per liternya. Jadi, tidak benar jika kenaikan BBM per akhir Mei atau awal Juni nanti telah menghilangkan subsidi. Yang benar adalah mengurangi subsidi.

Pendorong utama kenaikan harga BBM kali ini adalah harga minyak mentah dunia yang sudah di atas US$ 120 per barel. Dan, diprediksi, harga itu tidak bakal turun lagi hingga di bawah US$ 100 per barel.

"Saya kira tidak adil jika pemerintah terus mensubsidi masyarakat yang notabene mampu hingga jumlahnya mencapai Rp 250-300 triliun," kata Bayu Krisnamurti, Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Perikanan.

Selama ini, subsidi untuk masyarakat tak mampu jauh di bawah itu. Subsidi untuk 51 program pengentasan kemiskinan dan UMK tercatat Rp 75 triliun.

Pri Agung Rakhmanto, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi serta peneliti senior LP3ES, mengemukakan, akar masalah subsidi BBM sebenarnya adalah rendahnya daya beli sebagian besar masyarakat. Artinya, hakikat masalah subsidi BBM di Tanah Air tidak lain adalah masalah kemiskinan itu sendiri.

Masalah ini sudah lebih dari satu dekade dipahami betul oleh pemerintah, khususnya otoritas sektor energi. "Makanya, yang benar adalah kita mensubsidi orang yang memang berhak menerimanya secara langsung," kata Pri Agung.

Kata kuncinya, menurut Pri Agung, adalah memberlakukan harga BBM yang tidak lagi disubsidi sembari terus memberikan subsidi dalam bentuk jaminan sosial atau pemberdayaan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat lapis bawah. [I3]