PELANTIKAN Thaib Armayn dan Abdul Ghani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, dikhawatirkan masih menyisakan bara dalam sekam. Pasalnya, kelompok Abdul Gafur yang menjadi lawan politiknya, masih menentang pelantikan itu.

Berbagai reaksi politik juga bermunculan dari PAN, Golkar dan parpol lainnya. Bahkan PAN berencana ingin memakzulkan Presiden SBY. Meski rencana pemakzulan yang ramai di media massa ini merupakan pernyataan individu, bukan secara institusi, hal itu merupakan manuver politik yang tak boleh diremehkan.

Apalagi selain PAN, Golkar juga menyesalkan pelantikan gubernur Malut itu. Ini berarti kasus Pilkada Malut bisa berbuntut panjang dan berbahaya bagi stabilitas di sana. Partai Golkar tampak kecewa berat terhadap langkah Mendagri Mardiyanto yang melantik Thaib Armayn dan Abdul Gani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Senin (29/9).

Para elit Golkar menilai keputusan pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara itu telah menyalahi peraturan. Dari segi hukum, jelas ada kejanggalan proses pada rezim pemerintahan, yang tidak melihat secara utuh sebuah pokok permasalahan. Golkar secepatnya akan mengambil sikap terkait langkah Mendagri tersebut.

Memang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya mengeluarkan keputusan untuk melantik Thaib Armayn dan Abdul Gani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2008-2013. Pelantikannya pun berlangsung aman dan lancar tanpa gangguan sedikit pun, meskipun sebelumnya dilaporkan massa pendukung pasangan Abdul Gafur dan Abdurrahim Fabanyo berusaha memblokir jalan menuju gedung DPRD setempat.

Sejauh ini, pelantikan Thaib Armayn dan Abdul Gani Kasuba sempat tertunda beberapa bulan. Seharusnya, ia dilantik setelah Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa pasangan Thaib Armayn dan Abdul Gani adalah pemenang sah gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara periode 2008-2013 sekitar Januari.

Agaknya, politik Malut masih membara dan setiap saat bisa terjadi ledakan massa. Kita tak ingin hal itu terus terjadi. Rakyat Malut perlu menerima keputusan yang ada. Rakyat Malut butuh pembangunan pertanian, kesehatan, dan pendidikan serta butuh harmoni dan keseimbangan. Jika konflik politik di Malut ini bisa diselesaikan secara bermartabat dan baik, maka kecil kemungkinan akan ada buntutnya.

Kini publik menanti perkembangan politik Malut dan berharap cemas tak ada lagi konflik dan ketegangan. Kuncinya, penyelesaian sengketa dan masalah Malut itu haruslah secara adil, musyawarah, dan fair agar tak ada duri dalam dagang pada pilkada Malut ini.

Semoga kita bisa mewujudkan tertib politik-ekonomi di Malut tanpa banyak gejolak. Dan itu merupakan tanggung jawab Pusat maupun daerah.*

[ Kirim ke teman ]