

(inilah.com /Dokumen)
INILAH.COM, Jakarta - Realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru mencapai 63,8% atau Rp200,7 triliun atau lebih tinggi Rp23,6 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp177,1 triliun.
Hal tersebut berdasarkan laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Selasa (10/11). Angka ini lebih tinggi Rp23,6 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp177,1 triliun.
Dari 10 K/L, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki realisasi belanja paling besar dengan membelanjakan 82,8% dari PAGU Rp 24,82 triliun atau sebesar Rp 20,55 triliun. Sedangkan, Departemen Dalam Negeri memiliki realisasi terendah sebesar 38,6% dari Rp8,78 triliun atau sebesar Rp 3,39 triliun.
Departemen Pertahanan memiliki realisasi belanja yang cukup besar yaitu sebesar 82,6% dari Rp 33,67 triliun atau sebesar Rp 27,81 triliun , dan Departemen Pendidikan Nasional 67,3% dari Rp 62,28 triliun atau Rp 41,92 triliun. Sedangkan Departemen Agama memiliki realisasi 63,4% dari Rp 26,66 atau sebesar Rp 16,91 triliun.
Sementara departemen yang memiliki realisasi belanja melebihi 50% yaitu Departemen Pekerjaan Umum sebesar 57,1% dari Rp 41,62 triliun atau sebesar Rp23,78 triliun dan Departemen Departemen Keuangan 56,9% dari Rp 15,55 atau sebesar Rp8,84 triliun.
Untuk departemen yang memiliki realisasi belanja di bawah 50% adalah Departemen Perhubungan sebesar 49,5% dari Rp 19,35 triliun atau sebesar Rp9,58 triliun, Departemen Pertanian 49,2% dari Rp8,45 triliun atau sebesar Rp4,15 triliun, dan Departemen Kesehatan yang memiliki realisasi belanja sebesar 46,1% dari Rp 20,64 triliun atau sebesar Rp 9,52 triliun. [mre/hid]
- Dana Hibah Naik Rp200 M di RAPBN-P 2010
- PPN Bangunan Rumah Dikaji Lagi di DPR
- Ekonomi Pulih, Jutawan AS Meningkat
- Penjualan Otomotif China Capai 1,2 Juta Unit
- Pendapatan di Atas Rp500 Jt/Tahun Pajak 30%
- Rahmat Waluyo: "Saya Nggak Bisa Komentar"
- Pemerintah Optimis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5%
- Sri Mulyani Termasuk Perempuan Berpengaruh Asia
- Inilah Kontradiksi RAPBN-P 2010
- BUMN Tambang Diminta Setor Dividen 35%
- Menkeu Optimis Raih 'Investment Grade'
- Boikot APBN-P, DPR Lawan Komitmen Awal
- DPR Boikot Rapat Menkeu Hambat Pertumbuhan Ekonomi
- Hubungan RI-AS Tak Akan Terganggu Teroris
- Pemerintah Tarik Rp999 M dari SBSN
Kurs BI :












