(inilah.com /Dokumen)

INILAH.COM, Jakarta - PT PLN Persero mengakui, tarif yang tidak mencerminkan biaya dan tidak adanya economic return menjadi kendala perseroan pelat merah ini.

Demikian diungkapkan Sekretaris PLN Supriyanto pada acara Orientasi Jurnalis 2009 Forum Wartawan ESDM (FWESDM) seperti dikutip INILAH.COM, Senin (30/11). ”Besaran tarif saat ini tidak menutupi biaya operasi sehingga subsidi masih diperlukan untuk menutupi biaya produksi dan diperlukan tambahan Rp210 per KWh untuk menarik investasi agar tercapai 10% pre-tax RoA” ujar Supriyanto.

Ia melanjutkan, sustainability PLN diperlukan untuk dapat melakukan pengembangan sektor kelistrikan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. "Tarif yang berlaku saat ini rata-rata sebesar Rp. 656/Kwh sedangkan biaya operasi 2009 Rp1.122 per KWh maka harus ditutupi dengan subsidi," imbuhnya.

Kemampuan dana PLN untuk melakukan investasi saat ini Rp12.272 triliun, sedangkan kebutuhan investasi rata-rata per tahun Rp73.297 triliun. Untuk menutupi kekurangan tersebut pihak PLN melakukan pinjaman. Untuk mendapatkan pinjaman PLN harus memiliki laba atau marjin yang diberikan oleh pemerintah.

Proses bisnis yang diharapkan PLN, ke depan lanjut Supriyanto, PLN mendapat marjin untuk menjaga covenant sehingga memiliki kemampuan keuangan untuk melakukan investasi.

”Jadi ada dua pilihan jika memang pemerintah masih mempunyai uang maka subsidi dapat terus dilanjutkan atau jika pemerintah tidak memiliki uang maka tarif harus disesuaikan,” terang Supriyanto.

Berdasarkan analisa PLN, subsidi tidak mempengaruhi peningkatan investasi, subsidi hanya mempengaruhi biaya operasi. Yang diperlukan PLN adalah marjin karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan investasi. Pada tahun ini pemerintah telah memberikan marjin kepada PLN sehingga kondisi keuangan PLN menjadi lebih baik dan dapat melakukan investasi. [san/cms]