LANGKAH pemerintah dan aktivis kemasyarakatan China mengatasi akibat gempa bumi yang menerjang Propinsi Sichuan telah mengubah citra yang selama ini menempel ke negara itu. LSM pun bisa menyatu dengan pemerintah.

Pemerintah turun tangan secara langsung ke daerah bencana. Bahkan Presiden Hu Jintao dan Perdana Menteri Wen Jiabao menyempatkan diri untuk datang ke wilayah bencana dan memimpin sendiri upaya penyelamatan. Yang juga mengagumkan adalah kesediaan pemerintah China untuk menerima bantuan dari masyarakat internasional.

Yang dilakukan Hu dan Wen mungkin saja hanya suatu jurus hubungan masyarakat untuk menunjukkan betapa acuhnya pemerintah dan partai atas bencana yang melanda wilayah itu. Tapi, tak urung itu telah mengundang simpati rakyat. Pandangan publik yang selama ini menganggap partai dan pemerintah selalu menjaga jarak dengan “massa rakyat” (istilah populer dalam kosakata politik China), telah mulai berkurang.

Dalam pada itu, muncul gejala baru di tataran akar rumput. Selama ini gerakan-gerakan masyarakat, katakanlah LSM, di negeri itu lebih memfokuskan pada kegiatan monitoring terhadap tuduhan bahwa para penguasa China telah melakukan pelanggaran HAM demi memelihara keamanan dan ketertiban untuk menjamin pembangunan ekonomi.

Gerakan masyarakat juga mencoba melakukan aksi bawah tanah untuk menuntut adanya proses demokratisasi dalam masyarakat China. Atau menuntut adanya pemerintah yang lebih terbuka. Untuk itu dengan diam-diam mereka bekerja sama dengan berbagai LSM internasional.

Namun, dengan adanya prahara di Sichuan itu, organisasi-organisasi kemasyarakatan itu melakukan pekerjaan yang lebih konkret. Mereka membentuk tim kesehatan untuk merawat para korban, dan juga membentuk tim-tim dalam usaha penyelamatan.

Mereka turut menggali di puing-puing bangunan untuk mencari orang yang mungkin masih bisa diselamatkan. Mereka juga mengumpulkan dana dari masyarakat guna membeli makanan dan obat-obatan. Uniknya, untuk pertama kali dalam sejarah, para pegiat masyarakat itu bekerja sama melakukan penyelamatan dengan regu-regu yang diturunkan pemerintah.

Di kubu masyarakat sendiri tumbuh perasaan simpati terhadap nasib saudara mereka di Propinsi Sichuan dengan mengumpulkan dan sumbangan. Itu juga telah merobohkan anggapan umum bahwa dengan adanya reformasi ekonomi telah timbul elite baru yang hanya peduli dengan sendiri dan cuma sibuk dengan pengejaran uang dan materi.

Perubahan yang juga mencolok adalah keberanian rakyat setempat untuk secara terbuka mengritik pemerintah dan para pemimpin lokal. Keluarga korban menuduh, korban yang begitu banyak terutama disebabkan kualitas bangunan fasilitas umum (kebanyakan sekolah-sekolah) yang rendah lantaran biaya pendiriannya sebagian besar digerogoti para pemimpin dan kader lokal. Di masa lalu rakyat daerah mana berani melakukan kritik secara terbuka demi menjaga keselamatan diri mereka.

Sebagai akibat umumnya, kepercayaan publik kepada pemerintah untuk pertama kalinya sejak Peristiwa Tiananmen 1989 mulai menebal. Pemerintah rupanya belajar banyak dari kasus menangani protes warga Tibet beberapa waktu lalu yang mengancam kelancaran rencana penyelenggaraan Olimpiade 2008.

Sikap tak kompromi dan tindakan tangan besi tak akan menghasilkan penyelesaian yang baik. Di pihak lain, publik, khususnya para pegiat LSM sadar bahwa sikap konfrontatif tak akan membawa penyelesaian yang memuaskan semua pihak.

Dari kasus penanganan prahara Sichuan itu masyarakat internasional berharap agar konflik kepentingan antara publik dan pemerintah/partai akan terselesaikan. Ini ini juga akan menjadi gerbang untuk terealisasinya harapan akan adanya suatu pemerintahan yang lebih transparan, bertanggung jawab terhadap publik. Dengan demikian, upaya pemerintah Hu Jintao yang berniat menegakkan suatu masyarakat harmonis dapat terlaksana.

Kecenderungan baru tentang adanya hubungan harmonis dalam masyarakat China ini diharapkan akan merealisasikan terciptanya demokrasi di negeri semilyar manusia itu. Tapi, bukan seperti demokrasi Barat yang diterapkan di beberapa negara sedang berkembang dengan hiruk pikuk, demo yang merusak, dan makian yang tak enak di telinga.

Cita-cita itu mungkin terumuskan dengan adanya “demokrasi a la China” yang sesuai dengan cita-cita dalam ajaran Kong Hu Cu tentang etos untuk membentuk suatu “pemerintah yang penuh kasih sayang.” Atau adanya suatu pemerintah yang dirindukan Kang Youwei, seorang pengikut Kong Hu Cu di akhir abad ke-19, tentang suatu “otokrasi yang bijaksana.”***

Penulis adalah Guru Besar Studi China, Universitas Indonesia