PROSES itu berjalan cepat. Sebagai tindak lanjut dari kunjungan delegasi Taiwan ke Beijing sekitar dua bulan silam, penerbangan langsung perdana antara kedua sisi Selat Taiwan telah dibuka.

Jarak terbang antara Shanghai di Daratan Cina dan Taipei di Pulau Taiwan hanya sekitar dua jam saja sehingga diharapkan banjir turis dari kedua sisi selat itu akan terjadi.

Harapan itu memang tak sia-sia. Penerbangan perdana saja sudah diminati ribuan orang baik dari daratan maupun dari Pulau Taiwan, sehingga banyak orang yang harus menunggu giliran.

Menurut sumber di Taiwan, setiap minggunya direncanakan paling tidak akan ada 50 penerbangan yang mengubungkan kedua wilayah itu. Ini tentu saja akan meningkatkan penghasilan bisnis pariwisata untuk kedua pihak.

Itu tentu saja merupakan tonggak sejarah baru. Untuk pertama kalinya dalam 50 tahun sejak 1949 terjadi kontak langsung. Pada tahun itu pemerintah Kuomintang di bawah pimpinan mendiang Chiang Kai-shek menyingkir ke Taiwan karena kalah dalam perang saudara 1945-1949, dan mendirikan negara sendiri di pulau itu.

Kontak ini akan berakibat jauh, dan tidak sekadar terbatas pada pertukaran turis belaka. Penduduk kedua pihak yang punya sanak saudara di kedua sisi selat akan dapat bertemu lebih cepat, ketimbang masa lalu ketika hubungan udara antara kedua pihak harus melalui wilayah ketiga seperti Hong Kong.

Dari kontak antara sanak keluarga dan turis, akan terjadi pula saling mempengaruhi, saling belajar, saling mengerti sistem dan keadaan masyarakat masing-masing.

Pihak Cina tentu mengharapkan ini merupakan langkah ke arah terwujudnya cita-cita reunifikasi, kendati prosesnya masih panjang. Hambatan utama, masih saja ideologi, walaupun dalam era globalisasi ini ideologi tidak lagi memegang peran kunci. Taiwan masih bersikeras pada prinsip bahwa ia mau kembali ke haribaan 'Negeri Leluhur' kalau di masa depan nanti Cina tidak lagi menganut asas komunisme.

Tuntutan ini tak mengherankan, karena sejak 1996, ketika Lee Teng-hui terpilih sebagai presiden pertama dengan cara pemilihan demokratis, pada dasarnya Taiwan telah menganut demokrasi liberal. Cina, walaupun sejak akhir 1970-an telah mempraktekkan ekonomi berbau kapitalis, pada dasarnya itu adalah demi memperkuat dan mempertahankan genggaman Partai Komunis Cina (PKC) sebagai penguasa tunggal di daratan Cina.

Ada harapan bahwa cepat atau lambat demokrasi akan melanda Cina juga. Konon, Cina tengah menjalani proses yang pernah ditempuh Taiwan dan Korea Selatan yang oleh sinolog Amerika Chalmers Johnson, proses democratizing dragon Asia Timur.

Prosesnya adalah sebagai berikut: penguasa otokrat melaksanakan pembangunan ekonomi tanpa memberikan hak-hak demokrasi. Itulah masa ketika 'keajaiban ekonomi Asia' yang dimotori Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan terjadi.

Namun, ketika proses pembangunan ekonomi itu mencapai puncaknya, di dalam masyarakat tumbuh golongan yang disebut sebagai kelas menengah. Mereka itulah yang berperan sebagai agen pembaruan dan mereka itu pula yang akan menuntut hak-hak demokrasi.

Hingga pada akhirnya lama-lama pemerintah terpaksa tunduk kepada tekanan dari bawah, dan pada akhirnya sistem demokrasi liberal terlaksana.

Akan tetapi, dalam proses democratizing dragon di Asia Timur itu telah terjadi perkecualian. Singapura di bawah Lee Kuan Yew melaksanakan pembangunan ekonomi sampai tuntas.

Pemerintah negeri pulau berpenduduk kurang dari tiga juta itu sama sekali tak memberi hak demokrasi kepada warganya, walaupun Singapura merupakan salah satu negara termakmur di dunia.

People’s Action Party menjadi penguasa tunggal tanpa ada kekuatan yang menyaingi lantaran semua bentuk oposisi dibabat tanpa mengenal ampun.

Adapun ideologi yang dipergunakan sebagai dasar adalah Konfusianisme yang memberi peran partai penguasa tunggal (pemerintah) sebagai 'ayah' dari seluruh rakyat. Kewajiban rakyat sebagai anak adalah mengikuti apa yang diperintahkan sang ayah, dan kewajiban sang ayah adalah melindungi dan memberikan kemakmuran kepada rakyatnya.

Deng Xiaoping rupanya sejak awal mengikuti jalan yang ditempuh Lee Kuan Yew. Adapun alasan yang ia pakai, jumlah penduduk Cina yang mencapai 3,1 milyar tak mungkin melaksanakan sistem demokrasi a la Barat.

Deng juga belajar dari pengalaman demokrasi yang hiruk-pikuk dan menjadikan perpecahan di Eropa Timur, Yogoslavia, dan terbenamnya Uni Soviet. Dan mungkin juga dia melihat pada betapa kegaduhan yang cenderung tak terkontrol di Indonesia setelah kran demookrasi dibuka lebar-lebar menyusul berakhirnya pemerintah Orde Baru.

Masalahnya sekarang, apakah Taiwan bersedia bernaung di bawah suatu negara dan pemerintahan seperti itu? Perlu dicari jalan tengah, dan unifikasi Daratan Cina-Taiwan tak akan merugikan kedua pihak. Ini adalah zamannya berunding, dan bukan konfrontasi.

Penulis adalah Guru Besar Studi Cina, Universitas Indonesia [L1]

[ Kirim ke teman ]