ADA berita menarik mengenai persetujuan kerja sama teknologi informasi antara negara-negara ASEAN dengan Republik Rakyat Cina (RRC) yang diteken pada Oktober lalu di kota Nanning, Cina.

Turut membubuhkan tanda tangan pada perjanjian itu Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Muhammad Nuh.

Wakil Menteri untuk Urusan Radio, Film dan Televisi Tian Jin, mengatakan, Cina dan ASEAN menghadapi berbagai tantangan yang sama, seperti serangkaian urusan yang harus diatasi seperti melindungi kepentingan dasar rakyat, memelihara nilai-nilai budaya, dan memperkuat suara ASEAN dan Cina di panggung internasional.

Satu hal lain yang juga mendorong kerja sama itu adalah untuk mengimbangi pemberitaan Barat mengenai ASEAN dan Cina yang sering kali tak berimbang.

Menteri Komunikasi dan Informatika M. Nuh menambahkan, informasi dan komunikasi memegang pesan sangat penting dalam hubungan Cina-ASEAN dalam empat bidang. Itulah saling memahami, saling menghormati, saling mempercayai dan saling menguntungkan.

Adalah kenyataan yang tak bisa dibantah bahwa dewasa ini Cina, baik dalam bidang ekonomi, militer, teknologi maupun budaya adalah salah satu kekuatan dunia. Cina berhasil membuat pesawat ruang angkasa yang awaknya bisa berjalan di antariksa adalah satu comtoh. Demikian juga dalam teknologi informasi, Cina adalah salah satu pemain utama yang eksistensinya tak dapat diabaikan.

Yang menjadi persoalan bagi ASEAN adalah realitas bahwa ada dua sistem politik yang sampai sejauh ini masih dapat dikatakan mampu hidup berdampingan secara damai. Sebagian besar anggota ASEAN yang secara geografis berdekatan dengan Cina seperti Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Laos mempraktekkan sistem otoritarianisme seperti yang juga dianut Cina.

Dua negara lain, yakni Malaysia dan Singapura, katakanlah, menganut sistem politik semi demokrasi. Sedangkan tiga negara lainnya, Indonesia, Filipina, dan Thailand mempraktekkan sistem demokrasi secara penuh.

Oleh karena itu, barangkali sah-sah saja untuk mempertanyakan apakah perjanjian itu juga menyangkut peraturan tentang muatan informasi di dunia maya, khususnya mana yang boleh dilihat dan diunduh dan mana yang tidak.

Kalau perjanjian itu mengacu ke pemblokiran atas situs-situs porno atau yang berbau mengadu-domba antargolongan politik atau kepercayaan, barangkali ya boleh-boleh saja.

Namun, bagaimana kalau itu sudah merambah ke dunia politik?

Adalah sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintah RRC menerapkan peraturan dan sensor kuat atas media yang menyerang pemerintah dan Partai Komunis sebagai penguasa tunggal di Cina.

Segala bentuk protes, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, secara tercetak maupun di Internet, akan selalu diblokir oleh pemerintah. Bahkan siapa pun yang berani mengucapkan kritik itu dengan cara apapun, pasti akan dijebloskan ke penjara untuk waktu lama atau bahkan dieksekusi.

Bahwasanya menyebarkan berita baik atau obyektif tentang ASEAN dan Cina untuk mengimbangi pemberitaan Barat yang sering dianggap berat sebelah atau hanya menyiarkan hal-hal negatif adalah langkah yang baik dalam rangka kerja sama ini.

Namun, apabila dalam rangka kerja sama ini pihak Cina menekan ASEAN untuk memblokir situs-situs yang menurut Cina tak layak ditampilkan di Internet, apa reaksi pihak ASEAN?

Banyak web di Internet yang tak disukai para penguasa Cina dan PKC. Sebut saja Fa Lun Gong, organisasi olah raga yang dilarang, golongan yang menamakan diri sebagai pesaing PKC seperti Partai Demokrasi Cina, atau Gerakan Kemerdekaan Taiwan. Untuk negara-negara ASEAN yang menganut sistem otoriter mungkin tak susah meluluskan desakan Cina.

Atas pertimbangan itu barangkali kerja sama teknologi informasi ASEAN-Cina itu hendaknya dibatasi hanya pada teknologi, tidak pada isi. Buat negara-negara keempat ASEAN yang menganut sistem otoriter itu tak menjadi persoalan. Tapi, akan menjadi masalah bagi negara yang mempratekkan demokrasi secara penuh seperti Indonesia, Filipina, dan Thailand.

Sebagai catatan, dengan kekuatan ekonominya Cina bisa menekan ASEAN. Dan itu dilakukan atas dasar empat sasaran yang ingin dicapai dalam rangka kerja sama seperti yang disampaikan oleh Menteri Kominfo Indonesia.

Guru Besar Studi Cina Universitas Indonesia [L1]