Kesaksian Hamka Yandhu YR tentang 52 anggota Komisi IX DPR-RI yang menerima dana 'panas' BI di Pengadilan Tipikor, Senin (28/7), mencoreng wajah DPR. Juga jadi fakta lanjutan tentang kasus penyuapan kolektif anggota DPR dalam perkara suap BI.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menangkap seluruh anggota dan mantan anggota DPR yang disebut Hamka menerima suap. Termasuk anggota Kabinet Indonesia Bersatu Paskah Suzetta," kata Ketua Badan Pengurus Setara Institute di Jakarta.

Menurut Hendardi, kesaksian Hamka adalah bukti bentuk demoralisasi anggota DPR RI yang paling memprihatinkan.

Tidak ada toleransi lagi bagi DPR berlindung di balik kekebalan sebagai anggota legislatif maupun anggota kabinet untuk tidak diperiksa KPK. "Semua harus mempertanggungjawabkannya,” lanjut Hendardi.

Hendardi mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga harus membuktikan keseriusannya mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan mendukung pemeriksaan terhadap salah satu menterinya yang disebut-sebut dalam kesaksian Hamka.

Hendardi mengingatkan, toleransi kepada para elit politik yang mencoreng wajah dewan legislatif sudah di ambang batas kewajaran. Demoralisasi di tubuh DPR harus disikapi serius oleh masyarakat untuk tidak lagi memilih mereka di Pemilu 2009.

Dugaan banyak pihak tentang suap kolektif ini telah jadi terang dan publik harus turut menghukumnya dengan tidak lagi memilih mereka di Pemilu 2009.

"Di samping mengawasi kinerja KPK memproses seluruh anggota dan mantan anggota DPR itu, juga harus kita sikapi secara politik untuk tidak lagi memberikan kesempatan kepada mereka duduk sebagai wakil rakyat. Tidak ada rakyat yang mau diwakili oleh orang-orang yang tidak punya integritas," tukasnya.

"Ini adalah momentum untuk menegaskan keberpihakan kita pada pemberantasan korupsi di Indonesia dan memperkuat integritas para penyelenggara negara di masa mendatang," harap Hendardi.

Hendardi

Jl Danau Diatas No 98, Bendungan Hilir, Jakpus

setara_institute@hotmail.com