Isu agama dalam kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden telah muncul ke permukaan mewarnai hiruk-pikuk kampanye yang umumnya kurang berkualitas. Harapan publik untuk memperoleh gambaran visi, misi, dan program secara utuh dari para kandidat, semakin pupus.

Justru di akhir-akhir masa kampanye, kualitas perdebatan semakin tidak mendidik dan merendahkan demokrasi. Penggunaan isu agama sebagai alat politik menghimpun dukungan publik tidak akan efektif memberikan pengaruh dalam kontestasi Pilpres mendatang.

Politisasi identitas agama tidak akan berkontribusi pada penguatan demokrasi dan kualitas pemilu. Ia hanya akan merendahkan demokrasi yang sedang kita bangun. Munculnya isu perbedaan agama juga semakin menegaskan bahwa masih banyak elit politik kita yang berpikir diskriminatif.

Ini berbahaya bagi demokrasi kita. Padahal pluralisme agama adalah fakta sosiologis Indonesia. Terlepas dari benar tidaknya isu-isu yang beredar, siapa pun boleh menjadi pemimpin di negeri ini. Konstitusi menjamin kesetaraan di muka hukum dan pemerintahan.

Memangnya kalau tidak beragama Islam tidak boleh memimpin? Ini cara berpikir buruk yang mengancam demokrasi.

Politisasi agama dalam sejarah politik Indonesia tidak akan meraih keuntungan, karena masyarakat Indonesia saat ini sudah cukup paham dan tegas melihat mana urusan politik dan mana urusan agama.

Kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat adalah yang utama dalam politik. Sementara penghargaan kebebasan beragama sebagai sebuah urusan privat adalah hal utama dalam kehidupan agama.

Tidak ada sejarah politik yang mencatat bahwa politisasi agama akan menghasilkan keuntungan politik melimpah. Politisasi UU Pornografi yang pada akhir 2008 talah disahkan, terbukti tidak berbuah keuntungan politik signifikan bagi partai-partai pengusungnya. Ini bukti bahwa politisasi agama bukanlah cara berpolitik cerdas dan menguntungkan.

Hendardi

Ketua Bada Pengurus SETARA

setara_institute@hotmail.com