INILAH.COM, Jakarta - Tersendatnya proses verifikasi pendataan untuk rumah tangga sasaran (RTS) menyebabkan dua propinsi belum melakukan pembayaran BLT. Dua provinsi tersebut Maluku dan Kalimantan Tengah.

"Perlu verifikasi data BPS, kurang inilah, itulah, layak atau tidak sehingga menyedot waktu," kata Staf khusus Menteri sosial Bidang Perencanaan Program Mu'man Nuryana usai evaluasi BLT di Depkominfo,Jakarta, Jumat (4/7).

Dikatakannya, verifikasi data yang lambat membuat sebagian masyarakat rumah tangga miskin yang layak diberikan BLT, pembayarannya mengalami penundaan. "Akhirnya kalau begitu, orang yang akan diberikan BLT pending dulu," kata Mu'man.

Pihak dari Depsos sudah melakukan koordinasi ke setiap propinsi untuk mengatasi agar persoalan-persoalan verifikasi data bisa diselesaikan. "Jadi jangan ragu-ragu, jangan menunda-nunda, jangan mempertibambangkan agenda daerah," jelasnya.

Dikatan Mu'man, untuk semua provinsi tahap I, termasuk Kalteng dan Maluku, diberi waktu deadline sampai akhir Agustus untuk melakukan pembagian BLT di tiap-tiap daerah masing-masing.

Selanjutnya, untuk pembagian BLT tahap ke 2, maka harus menunggu tahap I, karena prosesnya akan diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Harus menunggu tahap I, karena kita diperiksa oleh BPKP. Ini transparan sekali, tidak mungkin ada korupsi," kata dia.

Padahal, tambah Mu'man, apabila tahap I ada kesulitan maka kedepannya sulit untuk mencairkan dana BLT tahap II.[L5]

[ Kirim ke teman ]