INILAH.COM, Jakarta - Di mata pelaku usaha, pidato kenegaraan Presiden SBY tak istimewa. Tak memicu gairah baru. Mereka malah kecewa. Sebab, tak terlihat kesungguhan menggenjot pertumbuhan, mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Hal itu tercermin dari anggaran insfrastruktur yang hanya dipatok 3%. Padahal, untuk memacu ekonomi dalam negara yg pertumbuhannya tinggi, alokasi dana bagi insfrastruktur setidaknya 6%.

"Sebab, investasi dan pertumbuhan ekonomi bisa berkembang jika pembangunan insfrasuktur meningkat," kata Bambang Soesatyo, Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia, dalam keterangannya kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (15/8).

Kadin juga menilai, asumsi harga minyak Indonesia (ICP) US$ 100 per barel yang diasumsikan SBY dinilai terlalu optimistis. Pasalnya, harga minyak dunia masih fluktuatif. Kadin berpendapat, asumsi ICP yg realistis dan moderat adalah US$ 110 dolar.

Menyikapi sisa masa pemerintahan SBY dan JK yg tinggal hitungan bulan, Bambang menilai, sebaiknya segera memerintahkan para menteri ekonomi untuk mengkreasi kebijakan ekonomi yang bisa dijadikan instrumen untuk mentransmisikan pertumbuhan ekonomi pada kesejahteraan rakyat.

"Jika tidak, prestasi gemilang SBY-JK mewujudkan stabilitas keamanan dan menjerat para koruptor akan direduksi oleh rakyat mana kala aspek kesra tidak ditangani maksimal," jelas Bambang.

Klaim pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi semester I 2008 mencapai 6,4% memang

tak perlu diperdebatkan. Tapi pertumbuhan itu harus terus dikritisi karena praktis

tak berdampak apa-apa pada aspek kesejahteraan rakyat kebanyakan. Daya beli beli rakyat tetap rendah kendati ekonomi tumbuh di atas 6%. Bahkan, tak mampu pula menyerap angkatan kerja.

Kualitas pertumbuhan itu juga sama sekali tak mampu merespon persoalan kemiskinan yang terus meluas pasca kenaikan harga BBM, Mei 2008.

Pemerintah perlu lebih bertenggang rasa. Jangan berasumsi persoalan selesai dan semua

orang senang dengan sajian statistik pertumbuhan di atas 6%. Perlu ada kemauan dari para menteri untuk menghayati apa yang dirasakan rakyat.

Statistik makro ekonomi itu sama sekali tak menyelesaikan persoalan Balita kurang gizi hingga cukup marak ibu rumah tangga bunuh diri karena putus asa menghadapi kesulitan ekonomi keluarga.

Presiden sebaiknya mengeluarkan instruksi kepada para menteri ekonomi untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia butuh pertumbuhan yang mampu merespon masalah kemiskinan dan tenaga kerja.

Ketua Umum Kadin MS Hidayat memaparkan, indikator makro ekonomi cukup baik, apalagi dengan asumsi pertumbuhan mencapai di atas 6%. "Ini luar biasa di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang tidak membaik," tuturnya.

Meski begitu, Hidayat mengakui infrakstruktur masih kurang diperhatikan, padahal bisa jadi pemicu masuknya investasi. Bisa menopang target pertumbuhan investasi 12,1%.

Kadin juga menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian cadangan devisa sebesar US$ 60 miliar. Tapi, perlu dikaji apakah karena arus investasi yang masuk atau peningkatan ekspor atau jangan-jangan hanya arus hot money sesaat. [Bersambung/I3]