INILAH.COM, Jakarta – Porsi anggaran negara 3% bagi proyek infrastruktur sudah bisa diartikan sebagai sinyal positif di tengah keterbatasan RAPBN 2009. Tuntutan pengusaha agar alokasi diperbesar hingga 6% justru tidak realistis.

Ekonom senior Danareksa Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, porsi 3% untuk infrastruktur dalam RAPBN 2009 adalah proyek pembangunan yang harus dijalankan pemerintah. Itu, artinya, belum termasuk keterlibatan swasta.

"Bicara 3% dari minimal Rp 1.000 triliun (RAPBN 2009) itu sama dengan Rp 30 triliun. Itu sudah cukup besar sebenarnya. Jika dipakai untuk membuat jalan tol saja bisa jadi berapa itu?" kata Purbaya kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin (18/8) malam.

Purbaya meminta agar anggaran infrastruktur tidak dilihat dari persentasenya, melainkan dilihat nilai pertambahannya atau multiplier efek yang bakal cukup besar.

"Ini bukan berarti pemerintah harus menciptakan semua proyek infrastruktur, tapi bisa juga memancing yang lain-lain untuk masuk ke infrastruktur," imbuh Purbaya.

Karenanya, jika pengusaha meminta alokasi lebih besar hingga 6%, nominalnya mencapai Rp 60 triliun. Artinya, mereka meminta pemerintah mendorong semua pertumbuhan infrastruktur.

Dalam keadaan yang seperti sekarang, apalagi anggaran agak terbatas, tentu sulit memenuhi keinginan itu. "Permintaan itu tidak realistis," tandas Purbaya.

Sebelumnya, Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Soesatyo menilai kalangan pelaku usaha kecewa dan melihat pemerintah tidak sungguh-sungguh berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi pengangguran, dan kemiskinan.

"Hal itu tercermin dari anggaran infrastruktur yang hanya dipatok 3%. Padahal, untuk memacu ekonomi dalam negara yang pertumbuhannya tinggi, alokasi dana bagi insfrastrukturnya setidaknya 6%. Sebab, investasi dan pertumbuhan ekonomi bisa berkembang jika pembangunan insfrasuktur meningkat," kata Bambang.

Di lain pihak, Purbaya menganggap anggaran 3% masih lebih baik dibandingkan dua tahun lalu, di mana pemerintah nyaris hanya mengandalkan swasta untuk menggenjot sektor infrastruktur.

"Pemerintah mau lead the way, tapi bukan berarti semua infrastrktur harus dibiayai negara. Pengusaha tampaknya menginginkan pemerintah lebih banyak membiayai infrastruktur, padahal dananya sangat terbatas," tukas Purbaya lagi.

Sementara Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Erwin Aksa mengatakan, RAPBN 2009 harus lebih fokus membangun infrastruktur yang memberikan perbaikan iklim investasi sekaligus penanggulangan kemiskinan.

"Melalui pembangunan berbagai infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan RAPBN 2009 sebesar 6,2% diyakini bisa dicapai," papar Erwin.

Pemanfaatan anggaran secara efisien dan efektif pada program infrastruktur, menurut Erwin, bisa memberikan hasil langsung terhadap kemajuan ekonomi. Juga memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi perbaikan kualitas kesejahteraan dan daya beli masyarakat.

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan yang juga menjabat Menko Perekonomian, sebelumnya mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan dana bagi pembangunan infrastruktur lebih besar setelah sektor pendidikan karena memang diproyeksikan jadi penunjang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Peningkatan alokasi untuk pembangunan infrastruktur terlihat dari naiknya anggaran dua departemen yang membidangi infrastruktur, yakni Departemen Pekerjaan Umum (PU) naik 8,7% jadi Rp 35,7 triliun dan Departemen Perhubungan naik 5,1% jadi Rp 16,1 triliun. [I3]