BERITA
INDEKS BERITA
 | |
| Sofjan Wanandi |
INILAH.COM, Jakarta - Kenaikan BI rate hingga ke level 9,25% menjadi vitamin bagi pasar uang. Namun bagi pengusaha, kebijakan bank sentral itu ibarat racun. Sektor usaha sulit bertahan serta akses pembiayaan murah tak akan mudah diperoleh.
Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai langkah BI adalah salah. Alasannya, sektor riil akan kesulitan terutama untuk mengakses pembiayaan murah.
“Inflasi yang terjadi saat ini lebih banyak disebabkan menipisnya pasokan barang di tengah momentum peningkatan kebutuhan masyarakat. Jadi BI telah salah resep," papar Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi di Jakarta, Kamis (4/9).
Peningkatan BI rate, lanjutnya, akan direspon perbankan dengan menaikkan suku bunga kredit. Sementara akses kredit pinjaman perbankan bersuku bunga murah akan sulit diperoleh. Itu sama artinya dengan tidak mendukung peningkatan kinerja dan daya saing industri.
Pernyataan lebih lunak dikeluarkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Menurut Ketua Umum Kadin MS Hidayat, kebijakan BI akan semakin mempersempit gerak dunia usaha. Hal ini didasarkan pada potensi kenaikan suku bunga kredit perbankan pasca kenaikan BI rate.
“Kredit akan semakin mahal. Sehingga terjadi tight money policy,” papar Hidayat. Menurutnya, BI sebenarnya berpeluang untuk mengkoreksi suku bunga pada Desember mendatang, terutama karena potensi inflasi yang lebih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.
Ketua Komisi Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Bambang Soesatyo menambahkan, kenaikan BI rate akan langsung direspon oleh perbankan dengan cara menaikkan suku bunga kredit mereka dari level saat ini.
"Sebenarnya masih tersedia instrumen lain untuk menjinakkan inflasi dengan mengendalikan likuiditas dan cadangan devisa serta mendorong pemerintah mengkreasi kebijakan fiskal yang mampu mengurangi percepatan laju inflasi," jelasnya.
Kadin melihat sudah menggejalanya kenaikan harga karena terdorong oleh bahan baku (cost push inflation). Dorongan kuat pada laju inflasi juga muncul akibat kegagalan pemerintah mengendalikan pasok dan distribusi kebutuhan pokok rakyat, seperti BBM, gas dan beras.
Menteri Negara Perencanaan Pembanguan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta mengatakan, kebijakan BI semakin menegaskan bahwa sulit mengharapkan dorongan perbankan untuk menggerakkan sektor riil.
"Kebijakan BI makin menyulitkan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kita harus menggunakan APBN lagi untuk menggerakkan UMKM," tandasnya.
Sementara kalangan ekonom menilai kenaikan suku bunga acuan BI karena memang kondisi perekonomian saat ini masih belum stabil. “Langkah BI sudah tepat untuk mengantisipasi tingginya inflasi,” tandas Fauzi Ichsan.
Selain itu, ia mengatakan, kenaikan saat ini dirasa merupakan momentum yang tepat karena rupiah stabil. "Kenaikan saat ini tepat sebab stabilitas rupiah masih stabil, dimana saat ini dolar AS tengah menguat terhadap euro," katanya.
Ia menilai Bank Indonesia akan menaikan sekali lagi BI rate sebesar 25 basis poin pada bulan depan. "Saya kira BI akan menaikkan menjadi 9,5% hingga akhir tahun nanti. Dan BI akan menaikan 0,25% pada bulan depan untuk memberikan kepastian," katanya.
Kepala Ekonom Bank BNI, Tony A Prasetyantono mengatakan, kebijakan BI menaikan suku bungannya sudah tepat. "Saat ini kredit telah mengalami overheating dengan pertumbuhan 35% dan LDR (rasio kredit terhadap simpanan) 76%. Ini saya kira perlu direm,” paparnya.
Selain itu, menurut dia, kenaikan suku bunga diperlukan untuk mengatasi kesulitan likuditas di kalangan perbankan. "BI akan menaikan dua kali lagi BI rate untuk menstabilkan perekonomian, terutama untuk menekan inflasi yang masih tinggi," katanya. [I4]
[ Kirim ke teman ]