INILAH.COM, Jakarta – Sebelum menggelar

RUPS independen, CPRO harus memberikan keterbukaan informasi secara lengkap untuk kepentingan pemegang saham publik.

Sebab, ada perjanjian bilateral berkaitan dengan obligasi Red Dragon, yang dapat merugikan pemegang saham publik, antara lain adanya klausa poison pill yang dapat menggembosi nilai perusahaan.

Demikian disampaikan Lin Che Wei, pendiri PT Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), di Jakarta, Rabu (24/3).

Menurut Che Wei, dalam prospektus rights issue CPRO halaman 23, dinyatakan bahwa CPRO tidak terikat dengan syarat dan ketentuan obligasi Red Dragon, dan obligasi tersebut tidak akan menimbulkan beban kepada CPRO.

"Hal ini bertentangan dengan surat pengakuan yang ditandatangani oleh CPRO, berkaitan dengan obligasi Red Dragon, di mana CPRO mengakui gadai atas saham CPRO, dan setuju untuk bekerja sama dan melakukan segala hal yang dibutuhkan, untuk memenuhi hak-hak pemegang obligasi berdasarkan gadai saham," kata Lin Che Wei.

PT IRAI juga mengingatkan bahwa hal ini harus mendapat perhatian pengawas pasar modal, karena berkaitan langsung dengan perusahaan publik yang sahamnya dimiliki juga oleh masyarakat banyak.

Menurut IRAI, rights issue yang diusulkan juga tidak menguntungkan pemegang saham publik, karena harga pelaksanaannya (strike price) lebih tinggi dari harga saham di pasar, sehingga kecenderungannya pemegang saham minoritas tidak akan melaksanakan haknya, yang berakibat saham publik terdilusi oleh pemegang saham pengendali. [cms]