(inilah.com /Agus Priatna)

INILAH.COM, Jakarta - Harga beras yang relatif stabil selama 2 tahun terakhir telah berhasil mengangkat 2,43 juta jiwa penduduk dari jurang kemiskinan. Bisakah ini disebut prestasi Badan Urusan Logistik alias Bulog?

Di tengah hantaman krisis global, penduduk miskin di Indonesia justru berkurang banyak. Tak percaya? Tengok saja data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Rabu kemarin (1/7). BPS jelas-jelas mengumumkan, dari Maret 2008 hingga Maret 2009, jumlah penduduk miskin berkurang 2,43 juta jiwa menjadi tinggal 32,53 juta jiwa. Itu artinya, angka kemiskinan di negeri ini tinggal 14% lebih dari populasi penduduk.

Hal ini tampaknya merupakan prestasi. Pasalnya, ketika pertumbuhan ekonomi dunia melambat, penurunan jumlah penduduk miskin lebih cepat ketimbang selama dua tahun sebelumnya. Terlihat dari PDB Indonesia tahun 2008 sebesar 6,1% dan triwulan pertama 2009 hanya 4,4%,

Penurunan angka kemiskinan tersebut, menurut A Rizal Ahnaf, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, merupakan hasil dari upaya pemberantasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.

Ketika krisis menerpa Indonesia, 1998 lalu, orang blangsak di Indonesia mencapai 23,4% dari populasi. Di bawah pemerintahan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati, angka itu sedikit demi sedikit mulai berkurang hingga tinggal 16%.

Tetapi, di bawah pemerintahan SBY, angka kemiskinan ternyata membengkak lagi. Jumlahnya diperkirakan lebih dari 17%. Sulit dibantah, kenaikan harga BBM pada tahun 2005 merupakan faktor penting yang membuat angka kemiskinan melesat lagi.

Keberpihakan terhadap rakyat kecil juga agak berkurang. Pemerintah, misalnya, lebih suka melakukan liberalisasi perdagangan ketimbang memikirkan pemberatasan kemiskinan.

Ada memang program pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin. Misalnya bantuan Subsidi Langsung Tunai (SLT) sebagai pengganti dari dipangkasnya subsidi BBM. Karena dianggap tak mencapai sasaran, program ini pun diubah menjadi Bantuan Tunai Bersyarat (BTB), kemudian diubah lagi jadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Program seperti itu memang cukup membantu keluarga miskin. Tetapi sebagian pengamat ekonomi menilai, program tersebut tak berhasil menekan angka kemiskinan. Lantas, apa yang telah membuat jumlah penduduk miskin berkurang? Beras, ternyata.

“Sebab, kontribusi makanan (terutama beras) mencapai 73,57% dari daya beli penduduk miskian,” kata Rizal. “Kalau beras stabil, garis kemiskinan pun tidak bergerak.” Jadi, benarkah Bulog yang telah berjasa mengatasi kemiskinan di negeri ini?

Berdasarkan riset INILAH.COM, pembelian beras petani oleh Bulog 3 tahun terakhir memang menunjukkan peningkatan. Pada 2006 mencapai 1,434 juta ton, kemudian tahun 2007 sebanyak 1,765 juta ton, dan pada 2008 sebesar 3,2 juta ton.

Selama semester pertama 2009, pengadaan beras harian tertinggi terjadi pada bulan April, dengan angka sebesar 41 ribu ton per hari. Sedangkan enam bulan pertama ini, pengadaan beras rata-rata mencapai 15 ribu -20 ribu ton per hari.

Sedangkan pengadaan beras Bulog dari petani hingga 1 Juli 2009 mencapai 2,79 juta ton, atau 92% dari target 3,8 juta ton di 2009. Ini berarti kurang 1 juta ton beras untuk mencapai sasaran. Jika target ini tercapai, akan ada kenaikan 18,58% dari tahun lalu atau penguasaan pasar 9,57%.

Pasalnya, dengan pengadaan hingga 2,79 juta ton saja, stok beras di gudang Bulog mencapai 2,6 juta ton, dengan kemampuan daya tahan hingga 9 bulan ke depan, termasuk stok cadangan beras pemerintah sebanyak 345.626 ton per 1 Juli 2009.

Faisal Basri mengakui, bahwa komponen makanan, terutama beras, sangat dominan menentukan garis kemiskinan. Sementara penduduk miskin dapat jatah beras yang harganya dipatok pemerintah. “Stabilnya harga beras selama dua tahun terakhir, menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok terkendali,” katanya.

Terkendalinya harga tersebut, lanjutnya, tak lepas dari dukungan pemerintah yang tampak habis-habisan menjaga harga kebutuhan pokok lainnya. Terlihat dari indeks harga konsumen, sebagai basis perhitungan inflasi, yang merosot atau terjadi deflasi untuk makanan. “Hal ini sudah berlangsung empat bulan berturut-turut sejak Maret,” ujarnya.

Menurutnya, minyak goreng kemasan khusus yang diberi nama “Minyak Kita” dibandrol jauh lebih rendah dari harga pasar (Rp 7.000 berbanding Rp 11.000-Rp 12.000). “Sedangkan tarif listrik tak dinaikkan, namun tarif angkutan diturunkan sejalan dengan penurunan harga BBM bersubsidi,” ulasnya. [P1]