BERITA
INDEKS BERITA
 | |
| Soetrisno Bachir (inilah.com/Wirasatria) |
KETIDAKSIAPAN budaya bangsa dalam menghadapi tantangan global harus ditebus dengan harga yang mahal. Banyak sekali pengorbanan yang harus dilakukan atas ketidaksiapan itu seperti hilangnya semangat kebangsaan, tidak tegaknya hukum, moralitas yang rusak, hingga lemahnya daya saing bangsa.
Pengorbanan tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi, karena bangsa ini telah mempunyai pondasi berupa nilai-nilai spiritualitas yang mengajarkan agar manusia bergantung dan berserah diri hanya pada Tuhan Yang Maha Esa, dan bukan pada lainnya. Itulah kunci sukses manusia, dan pada akhirnya juga kunci sukses masyarakat serta bangsa.
Tetapi pondasi itu rusak oleh budaya feodal yang menekankan anggapan bahwa pemimpin adalah Wakil Tuhan di bumi ini, sehingga jika patuh pada Tuhan maka harus patuh pada pemimpin. Tanpa pemahaman kokoh pada nilai-nilai kebenaran, masyarakat lalu memasrahkan hidup pada pemimpin.
Ungkapan pejah gesang nderek panjenengan (hidup mati ikut pemimpin) menjadi ungkapan yang berakar kuat di masyarakat Jawa sebagai suku bangsa terbesar di Indonesia. Namun pandangan seperti itu bukan hanya menyebar di Jawa, melainkan hampir di seluruh wilayah Nusantara.
Masyarakat menjadi terbiasa merendahkan dirinya sendiri sebagai kawulo atau hamba menurut istilah Melayu. Dalam kultur feodal Melayu, masyarakat tak cukup dengan hanya bersimpuh dan menyembah pemimpin. Masyarakat juga terbiasa mengucapkan istilah ’Daulat Tuanku’ sebagai ungkapan siap menerima perintah. Seolah-olah hanya Sang Tuan yang berdaulat, sedangkan dirinya sendiri tidak.
Masyarakat menjadi sangat bergantung pada pemimpin, termasuk pemimpin adat dan keagamaan, walaupun tak jarang pemimpin yang memanfaatkan kepatuhan pengikutnya untuk kepentingannya sendiri.
Sikap pasrah dan nrimo pada keadaan merupakan sikap umum masyarakat luas. Kebanyakan orang memilih menerima keadaan apa adanya dibanding berusaha keras meraih kehidupan yang lebih baik.
Banyak orang tak mau berusaha mengatasi kemiskinannya sendiri karena menganggap kemiskinan itu merupakan takdir.
Namun setelah keadaan bangsa dan dunia berubah baru terbukti bahwa budaya yang ada tidak mampu menghadapi tantangan baru. Alam tidak lagi dapat bermurah hati akibat ledakan penduduk, keserakahan, serta ketidakpedulian manusia dalam mengelola.
Sementara itu, budaya-budaya lokal harus berbenturan dengan budaya global yang masuk ke seluruh pelosok negeri ini akibat revolusi teknologi komunikasi dan transportasi.
Budaya global yang menawarkan kemajuan, kemudahan, kenyamanan, serta gengsi yang dianggap lebih, dengan cepat diadopsi menjadi dambaan baru masyarakat. Terjadi lompatan orientasi masyarakat dari orientasi harmoni ke orientasi materi. Lompatan yang tidak dipersiapkan serta dalam waktu yang relatif singkat tersebut menimbulkan akibat yang tidak sedikit.
Terjadinya guncangan budaya (cultural shock) menjadi tak terhindarkan. Dengan budaya nrimo dan memasrahkan jiwa raga pada pemimpin, masyarakat tak terlatih memperjuangkan kepentingan sendiri yang bersifat materi.
Sekarang tiba-tiba materi menjadi dambaan baru, seolah-olah merupakan hal terpenting dalam kehidupan. Tanpa tersadari bangsa ini bergeser dari bangsa idealistis menjadi bangsa materialistis.
Simbol-simbol materi memang menjadi dambaan baru masyarakat yang selama ini cenderung pasrah dan tidak siap bekerja keras untuk mendapatkan materi dengan cara semestinya. Berbagai kalangan masyarakat mulai berlomba mengakumulasi simbol-simbol keberhasilan materi dengan berbagai macam cara. Jalan pintas menjadi pilihan yang biasa.
Lembaga-lembaga publik yang semestinya didedikasikan buat melayani masyarakat bahkan banyak dibelokkan buat memenuhi kepentingan pribadi. Itu yang menjelaskan mengapa korupsi terus meningkat tak teratasi meskipun upaya untuk mencegahnya juga sudah dilakukan.
Bias kepentingan pribadi membuat birokrasi, politik, hukum, dan kelembagaan lain yang dibangun untuk kepentingan publik tak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Birokrasi belum efektif membantu masyarakat untuk menjadi masyarakat maju, tapi lebih tersibukkan dengan formalitas menangani program-program yang normatif.
Politik belum sepenuhnya didedikasikan untuk memperjuangkan kepentingan umum, dan masih cenderung menjadi alat berebut kekuasaan seperti yang sering ditudingkan. Hukum terasa lebih berpihak pada yang kuat dibanding pada kebenaran. Dunia akademis dan media yang diharapkan dapat lebih berperan dalam menjaga nilai-nilai bangsa, tak jarang terseret pula oleh kepentingan praktis perorangan di belakangnya.
Dengan latar keadaan seperti itu, dapat dipahami bila Indonesia menjadi konsumen peradaban dunia. Peradaban Indonesia saat ini menjadi peradaban yang terwarnai dan bukan mewarnai peradaban dunia. (Bersambung)
Orasi budaya ini dibawakan pada Dialog Budaya Manusia, Budaya, dan Indonesia Masa Depan yang diselenggarakan Yayasan Solusi Bangsa di Hotel Le Meridien, Jakarta, 26 Agustus 2008.
[ Kirim ke teman ]