Susilo Bambang Yudhoyono
(inilah.com/Abdul Rauf)

INILAH.COM, Jakarta - Presiden SBY akhirnya memperpanjang masa dinas Gubernur Yogyakarta tiga tahun. Alasannya, Sri Sultan Hamengku Buwono X mesti merampungkan RUU Keistimewaan DI Yogyakarta. Laju Sultan dihadang menjelang Pilpres 2009?

Tak bisa dipungkiri, nama Sultan terus meroket di papan atas bursa calon presiden. Bahkan, kerap kali ia masuk dalam tiga besar capres populer yang bakal dipilih rakyat. Bisa jadi, ini merupakan cara yang mudah bagi SBY untuk menghentikan langkah politik Sultan sebagai capres.

Memang, jabatan Gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta secara otomatis dipegang oleh Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Adipati Paku Alam. Hal ini diatur dalam UU Kekhususan No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan UU 22/1999 jo UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun, salah satu persoalan yang mengganjal secara politis, sosial, dan psikologis di DIY adalah penggantian Gubernur/Wakil Gubernur. "Perpanjangan masa dinas Sultan merupakan langkah terbaik buat rakyat Yogya," nilai ketua Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan.

Dalam pengamatan Syarief, perpanjangan masa dinas Sultan sebagai Gubernur Yogya tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2009. Proses perpanjangan masa bhakti sudah mengacu pada mekanisme dan UU yang berlaku.

"Tidak ada sedikitpun niat SBY untuk menjegal pencalonan Sultan, itu tidak fair," jawab Syarief.

Menurutnya, SBY selalu terbuka terhadap para kompetitornya dalam kancah politik. Buktinya, Presiden SBY akan memanggil Sultan ke Istana untuk membicarakan Keppres perpanjangan masa jabatan Gubernur DIY. Tidak hanya itu, pertemuan ini juga sekaligus membahas RUUK DIY.

Pembahasan RUUK memang telah dilakukan sejak lama. Namun, karena hambatan teknis dan materil pembahasannya pun molor.

"Kita tidak boleh berburuk sangka, jika di balik rencana ini ada grand design untuk menjegal langkah politik Sultan," kata Wakil Sekjen Partai Golkar Rully Chairul Azwar.

Apalagi, DPR juga masih merumuskan langkah-langkah untuk mencari jalan tengah bagi pro-kontra RUUK ini. Sultan juga tetap menginginkan proses pilkada bisa berlangsung di Yogya. Artinya kran demokratisasi tetap dibuka luas.

Namun, dalam catatan Rully, ada nilai-nilai budaya dan kesejarahan yang mesti diapresiasi agar tidak menyinggung perasaan luka bagi pihak kerajaan. "Yang perlu dipikirkan sekarang bagaimana memosisikan hak dan kewenangan Sultan serta keraton dalam struktur pemerintahan di Yogya," usul Rully.

Mengingat pentingnya posisi Sultan dalam pembahasan RUUK, tidak ada pilihan lain kecuali memperpanjang masa jabatan Sultan. "Perpanjangan dinas tidak permanen. Jadi, Sultan tak perlu khawatir mencalonkan diri pada pilpres mendatang," imbuh Rully.

Analis politik UI Arbi Sanit berpendapat perpanjangan masa dinas Sultan tidak bisa dikategorikan sebagai penjegalan politik. "Yang pasti, SBY harus fokus menyelesaikan permasalahan di Pusat," kata Arbi.

Sampai sekarang, lanjut Arbi, persoalan Yogja sendiri belum selesai. Dan sudah seharusnya yang mesti ditekan adalah DPR yang lelet menyelesaikan RUUK DIY.

"Jadi bila Presiden memanggil Sultan itu hak dari presiden antara presiden dan Gubernurnya. Jangan dihubung-hubungkan dengan nuansa-nuansa politis," pungkas Arbi.

Kesan Sultan sengaja dijegal pun memang tidak bisa dikesampingkan. Dan jika terjadi maka jumlah peserta tangguh dalam Pilpres 2009 jelas berkurang. Artinya, sudah pasti akan ada jago capres yang dapat meraup limpahan dukungan.

Melaju atau tidak dalam Pilpres mendatang pastinya sudah dipikirkan Sultan. Akan tetapi, kondisi seperti ini tentu saja bisa menambah 'pekerjaan' dan konsentrasi Sultan bila tetap menjadi capres. Belum lagi persyaratan capres juga masih dalam pembahasan alot di DPR.

Karena itu, kejelasan sikap Sultan secara lugas dan gamblang kini lebih dibutuhkan. Apakah ingin berkompetisi di tingkat nasional atau tetap memimpin Yogyakarta dengan segala keistimewaannya.[L4]