INILAH.COM, Jakarta – Setahun terakhir ini Partai Keadilan Sejahtera berupaya keras mengubah citra dari 'parpol yang ekslusif' jadi 'parpol terbuka dan moderat'. Berhasilkah? Ataukah itu semua cuma mimpi para elit partai pimpinan Tifatul Sembiring ini?

Semua berawal dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali, Februari lalu. Wacana partai terbuka menguat. Kala itu, Presiden PKS Tifatul Sembiring menegaskan, partainya membuka peluang caleg nonmuslim untuk maju. Kondisi ini tidak terlepas dari target perolehan suara PKS dalam Pemilu 2009 sebesar 20%.

Upaya menuju partai terbuka juga dilakukan PKS lewat pertemuan politik dengan sejumlah partai politik berhaluan nasionalis seperti PDI Perjuangan. Bahkan dalam konteks ini, PKS disebut-sebut bakal diajak koalisi bersama dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.

Yang mutakhir, upaya PKS menuju partai tengah melalui iklan politik dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda ke-80. PKS menampilkan tiga tokoh penting pejuang kemerdekaan, yaitu Ir Soekarno (Prokalmator kemerdekaan RI), KH Hasyim Asy'ari (pendiri NU), dan KH Achmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah).

Meski ditepis elitnya, iklan politik PKS tersebut diyakini sebagai upaya mereka untuk menyasar pemilih di tiga kantung basis massa yang teridentifikasi melalui tiga tokoh tersebut. "Saya tidak yakin jika iklan tersebut tidak bertujuan politik. PKS kan partai politik," kata KH Sholahudin Wahid, pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, yang juga cucu KH Hasyim Asy'ari, kepada INILAH.COM, Jumat (31/10) di Jakarta.

PKS yang pada Pemilu 1999 meraih 1,36% dan 7,34% lima tahun berikutnya, tampaknya harus bekerja keras dan memutar otak untuk mencapai target 20%. Apalagi dalam survei LSI terbaru, PKS pada September lalu hanya meraih 6,3%. Upaya iklan politik PKS dengan memasang tiga tokoh menjadi upaya memperluas segmentasi pemilih PKS.

Sementara analis politik dari Charta Politika, Burhanudin Muhtadi menilai, PKS sadar betul dengan upaya bergeser menjadi partai tengah untuk target perolehan suara 20% dalam pemilu mendatang. "PKS sadar, jika tidak memperluas segmentasi pemilih, target 20% hanyalah mimpi," tegasnya.

Karakteristik pemilih PKS selama dua kali pemilu era reformasi ini direpresentasikan dengan anak kampus, muda, dan muslim ortodok. Burhan menilai, masih panjang dan terjal PKS untuk menuju partai menengah. "Karena di dalam sendiri ada faksi-faksi. Faksi kesejahteraan yang cenderung pragmatis-ralistis, dan faksi keadilan yang ideologis-idealis," papar alumnus Universitas Nasional Australian (ANU) tersebut.

Ia ragu, upaya PKS bergerak menjadi partai tengah akan tercapai karena faktor internal dan eksternal PKS. "Soal PKS mengajukan caleg nonmuslim, itu menjadi masalah tersendiri di internal PKS," jelasnya.

Sedangkan persoalan eksternal, kata mantan Ketua BEM IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut, ormas seperti NU dan Muhammadiyah jelas memiliki resistensi yang tinggi atas PKS. "Seperti keputusan PP Muhammadiyah agar amal usaha Muhamamdiyah tidak digunakan kepentingan politik, itu yang dimaksud ya PKS," jelasnya.

Sedangkan di internal NU, Gus Sholah tidak menampik jika memang terjadi ketegangan antara NU dan PKS, terutama dalam pemberdayaan masjid milik NU. "Masjid milik pengurus NU, tapi dikelola oleh PKS, maka wajar ada ketegangan. Meski persoalannya pengurus masjidnya juga tidak maksimal untuk mengurus masjid," katanya.

Menurut adik kandung Gus Dur secara amaliah keagamaan terdapat perbedaan antara PKS dan NU. "Meski ada juga warga NU yang di PKS," kata mantan Wakil Ketua Komnas HAM tersebut.

Dengan kondisi ini, Burhan menilai, sulit bagi PKS untuk menembus wilayah NU untuk memperluas pemilih PKS. "Dalam Pemilu 2004 lalu, hampir tidak ada perpindahan dari PKB ke PKS, tapi yang ada malah perpindahan pemilih PAN ke PKS," katanya.

Persoalan amalan keagamaan seperti talqin, tahlil, ziarah kubur yang menjadi amalan rutin warga NU, tampaknya menjadi batu sandungan PKS untuk mendulang suara dari kantung NU. "Karena PKS menganggap amalan tersebut adalah bid'ah (terlarang)," tegas Burhan.

Insiden iklan politik PKS tampaknya menjadi pelajaran berharga bagi elit PKS untuk melakukan inovasi dalam implementasi gagasan partai tengah. Sikap politik di parlemen dan pemerintahan sebenarnya menjadi bukti nyata apakah PKS menjadi partai eksklusif atau inklusif. [I4]