INILAH.COM, Bandar Lampung – Di tengah kegamangan masyarakat, sikap apatis dan acuh tak acuh meluas. Di banyak Pilkada yang sudah tergelar, makin banyak jumlah golongan putih (golput). Membludaknya golput juga mengancam Pilkada Lampung.

Tren lonjakan golput ini terjadi sejak Pilkada Jawa Barat, Sumtera Utara, hingga Jawa Tengah. Di ketiga daerah besar itu, jumlah masyarakat yang memilih tidak datang ke bilik suara dan mencoblos rata-rata mencapai di atas 40% dari total penduduk yang tercatat punya hak pilih.

Secara kualitatif, tren menaiknya jumlah golput ini jelas memprihatinkan. Selain banyaknya potensi suara yang tidak terserap, akumulasi dukungan bagi pasangan pemenang di ketiga Pilkada itu jadi terkesan kurang murni.

Di depan mata, situasi serupa mengancam Pilkada Lampung 2008. Jumlah golput pada proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nanti diprediksi bertambah, apalagi jika pesta demokrasi itu harus digelar sampai dua putaran. Sebab, publik pemilih lelah menjalankan hak tanpa imbalan apa-apa.

"Jika Pilgub Lampung memasuki putaran kedua, kami memperkirakan angka golput makin tinggi. Prediksi ini belum ditambah para pemilih yang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap," kata Ketua KPU Lampung Chairullah Gultom belum lama ini di Bandar Lampung.

Gultom menambahkan, jika Pilgub berlangsung dua putaran, pilihan calon makin menurun. "Sulit memastikan apakah pemilih yang calonnya kalah di putaran pertama akan beralih memilih calon yang masuk putaran kedua," ujarnya.

Gultom mengimbau parpol dan media massa untuk memberikan edukasi agar masyarakat Lampung tetap menggunakan hak pilihnya, terutama jika ajang Pilgub memasuki putaran kedua. KPU Lampung sendiri belum menemukan solusi bagi warga yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT), tapi tidak berada di Lampung saat pemilihan berlangsung.

Warga bersangkutan, di antaranya, yang bekerja atau bersekolah di luar Lampung. "Padahal, mereka terdaftar di DPT. Ya, kami tidak bisa memaksa mereka pulang sehari ke Lampung hanya untuk memilih," tutur Gultom.

KPU Lampung, menurut Gultom, telah berupaya mensosialisasikan pentingnya menggunakan hak pilih dan masalah-masalah teknis yang mengitarinya. Ia bilang, "Berdasarkan peraturan, penerimaan pengaduan warga yang belum terdaftar di panitia pemungutan suara sebenarnya cuma tiga hari, tapi kami perpanjang sampai 20 hari."

Gultom juga mengharapkan peran parpol dalam mensosialisasikan Pilgub. Pasalnya, parpol punya struktur dan jaringan yang jelas. "Sudah saya imbau kepada semua parpol agar kadernya menginformasikan kepada keluarga masing-masing untuk mendatangi TPS. Lihat nama mereka sudah tercantum atau belum," tukasnya.

Masalahnya, sebagian besar KPU kabupaten/kota memang belum merampungkan DPT. Jadwal penyerahan Selasa (1/7) pun diundur sampai Jumat (4/7) berbarengan dengan rapat pleno bersama 11 KPU kabupaten/kota dan KPU Lampung. "Baru beberapa KPU kabupaten/kota yang mengirim DPT-nya. Kami tunggu sampai 4 Juli," kata Gultom.

Terkait pengamanan Pilgub, jajaran Polda Lampung dan Poltabes Bandar Lampung sudah menggelar simulasi penyelamatan cagub saat memperingati 62 Tahun Hari Bhayangkara di Lapangan Korpri, Bandar Lampung.

Selain pengamanan cagub, polisi menampilkan dua skenario lain, yakni simulasi pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) saat para pemilih membuat keributan dan peragaan pengamanan Kantor KPU yang diserbu ratusan demonstran yang menolak hasil pemilihan.

Dalam simulasi ini, Polda dan Poltabes mengerahkan 865 personel yang dilengkapi mobil water cannon, anjing pelacak, kawat berduri, dan tembakan gas air mata.

Kapoltabes Bandar Lampung Kombes Syauqie Achmad mengatakan, butuh waktu 10 hari untuk mempersiapkan simulasi penanganan Pilgub. "Satuan yang ikut simulasi terdiri atas 860 personel Poltabes meliputi Samapta, Polantas, Brimob, Intel, dan Bina Mitra," katanya.

Kapolda Lampung Brigjen Suharijono Kamino menambahkan, peragaan penanganan Pilgub bertujuan memperlihatkan kesiapan Polda mengantisipasi unjuk rasa. "Polda akan menyiagakan 7.000 personel atau 3/4 dari kekuatan serta personel linmas," tandasnya.

Kapolda mengatakan setiap cagub akan dijaga minimal dua anggota polisi. Pengamanan cagub akan ditingkatkan setelah KPU Lampung mengumumkan calon gubernur yang lolos seleksi pada 10 Juli mendatang. [I3]

[ Kirim ke teman ]