INILAH.COM, Jakarta - Wacana menyandingkan PDIP dan Partai Golkar kembali menghangat dalam forum Silaturahmi Nasional (Silatnas) DPP Partai Golkar. Padahal, gagasan serupa juga sempat menguat setahun lalu, meski tak jelas ujung pangkalnya.

Namun, gagasan menduetkan ‘merah dan kuning’ kali ini terasa spesial karena menjelang pelaksanaan Pemilu 2009 yang tak sampai setahun lagi. Menurut pengamat politik dari UI Arbi Sanit, koalisi PDIP-Partai Golkar sulit terwujud.

“Sulit karena PDIP sudah jauh-jauh hari menyebutkan capresnya, lalu JK kemana jika ada koalisi,” tegasnya kepada INILAH.COM, Senin (25/8) di Jakarta. Apa alasan pandangan Arbi Sanit perihal kemustahilan koalisi PDIP-Partai Golkar? Berikut wawancara lengkapnya.

Bagaimana pandangan Anda dengan mencuatnya kembali gagasan koalisi PDIP-Partai Golkar dalam Pemilu 2009?

Sulit terwujud. Terlebih PDIP sudah lama menyatakan untuk mengusung Megawati Soekarnoputri menjadi capres 2009 mendatang, lalu JK kemana? Artinya, kalau memang ada niat koalisi, jangan dulu dinyatakan capres/cawapres sehingga masih ada ruang dan tidak malu jika yang satu jadi wapres dan satunya jadi presiden.

Mungkin waktunya tidak tepat koalisi PDIP dan Partai Golkar ini?

Ya saat ini jadi susah koalisi antara PDIP dan Partai Golkar. Sebab koalisi salah satu aspek pentingnya adalah membagi kekuasaan.

Bagaimana secara ideologis dua partai tersebut jika berkoalisi?

Saya kira tidak ada masalah, keduanya sama-sama nasionalis-sekuler. Dua dasar utama sudah sama.

Dalam Silatnas Forum Dewan Penasehat Partai Golkar sedianya Presiden SBY akan hadir, namun urung. Apa makna ketidakhadiran SBY dalam forum tersebut?

Tiga partai itu sama alirannya yakni nasionalis-sekuler. Itu sudah pas. Saya kira kembali ke persoalan personal. Lagi pula selama ini SBY dan Megawati seakan-akan semakin jauh secara pribadi. Kalau JK lebih fleksibel, ke manapun bisa.

Apakah koalisi PDIP-Partai Golkar akan menimbulkan pemerintahan yang kuat?

Ya sangat tergantung bagaimana koalisi tersebut tidak mengulangi koalisi ala SBY, Megawati dan Gus Dur, koalisi yang hanya bertumpu pada kursi kabinet. Jika seperti itu akan rapuh. Tapi koalisi model baru di Indonesia, dengan ada kontrak tertulis dan detil di antara mereka, apa hak dan kewajibannya. Karena dengan cara itu ada jaminan mengikat baik elit maupun anggota di bawah, dan itu bisa diperkarakan di pengadilan.

Bagaimana pendapat Anda dengan gagasan kabinet bayangan yang diusung PDIP?

Kabinet bayangan adalah kreasi yang kurang kreatif. Karena ada dua kemungkinan, kalau publik puas maka akan menambah dukungan, tapi kalau tidak puas maka akan terjadi sebaliknya.

Apalagi, permainan politik belum final. Sampai sekarang persoalan koalisi terbentuk atau tidak belum jelas belum lagi permainan faksi di partai masih akan berlangsung sampai Pemilu. Lalu apakah format kabinet bayangan sesuai dengan format permainan jelang pemilu? Kalau tidak sesuai akan menjadi sumber masalah di dalam. Saya kira banyak negatifnya dibanding positifnya. Ini sama saja dengan caleg artis.

Jadi apa inovasi politik yang harus dilakukan oleh partai yang sifatnya baru dan segar dan menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat?

Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah koalisi yang permanen dan besar. Jadi bagaimana sekarang, partai politik membuat survei besar, lalu atas dasar survei tersebut koalisi membangun peringkat pemimpin.

Tapi semuanya harus rela. Seperti jika koalisi antara PDIP-Golkar, maka elit kedua partai politik tersebut harus rela. Tapi kalau tidak mau seperti itu ya agak sulit untuk pembagian posisi, di situ pula sulitnya koalisi terbentuk. Bagi saya koalisi sulit terbentuk karena persoalan pribadi, ini sejak dulu dari 1950-an hingga saat ini.

Maksudnya, persoalan pribadi yang diideologikan, atau ideologi yang dipribadikan. Jadi menurut saya penyelesaiannya adalah kemampuan bersikap negarawan, artinya lebih mementingkan kepentingan publik daripada pribadi. [E1]

• Golkar-PDIP Kompak, Dahsyat!
• Golkar-PDIP Kompak, Dahsyat!

[ Kirim ke teman ]