WAWANCARA
INDEKS WAWANCARA
 | |
| Ikrar Nusa Bhakti (inilah.com/Bayu Suta) |
INILAH.COM, Jakarta – Menjelang pemilihan presiden, figur-figur baru bermunculan melalui ragam iklan di media massa. Sayangnya, kiprah dan jejak rekam para tokoh politik yang muncul melalui iklan itu tak pernah diketahui publik sebelumnya.
Secara bersamaan pula, publik kian berharap munculnya tokoh alternatif dalam Pilpres 2009. Maka muncul pertanyaan, apakah tokoh yang gemar beriklan masuk kategori tokoh alternatif?
Periset politik dari LIPI Ikrar Nusa Bhakti menegaskan, bahwa figur yang tiba-tiba muncul dan mematut-matutkan dirinya sebagai pemimpin nasional bukanlah tergolong sebagai tokoh alternatif. "Mereka bukan tokoh alternatif," tegas Ikrar yang ditemui INILAH.COM, di Gedung DPD RI, Rabu (3/9).
Lalu bagaimana kriteria tokoh alternatif dalam pandangan Ikrar? Berikut ini wawancara lengkapnya:
Bagaimana Anda melihat capres yang muncul dari tokoh bekas militer?
Kalau menurut saya, capres berlatar militer bukan alternatif yang menarik. Kita lihat, calon militer atau polisi selalu berguguran satu persatu, bagaikan bunga-bunga yang gugur. Walaupun untuk capres kadang masih dipilih.
Kalau kita tanya kepada tentara, apakah lebih suka capresnya militer atau sipil, mereka akan mengatakan lebih bagus sipil. Kenapa? Seperti pernyataan Wiranto (Ketua Umum Partai Hanura, red), jika dirinya jadi presiden, dia bisa memerintahkan atau minta tolong orang militer. Dalam bahasa militernya, itu adalah intruksi. Implikasinya, orang yang diperintah tidak berani menolaknya. Walaupun anggaran untuk militer tidak dinaikkan.
Coba kalau sipil presidennya, militer bisa melakukan bargaining seperti soal anggaran. Bisa dibandingkan, TNI di era Gus Dur dan Megawati anggarannya drastis naik dibandingkan di era mantan jenderal yang menjadi presiden. Seperti anggaran pertahanan pada 2008 sebesar Rp 38 triliun dan untuk tahun depan menjadi Rp 36 triliun. Ini terjadi karena SBY dalam politik anggaran 2009 lebih concern pada image daripada kinerja.
Tolok ukurnya, sejauhmana para capres serius untuk memimpin bangsa ini. Tapi harus dicermati juga antara kata dan perbuatan sesuai atau tidak, antara visi dan realitas mendekati kebenaran atau tidak, antara impian dengan sesuatu yang menjadi kenyataan mendekati kebenaran apa tidak. Saya kira itulah yang menjadi pijakan pemilih untuk memilih seorang capres.
Saat ini muncul desakan capres alternatif, namun kenyataannya makna alternatif menjadi semu dengan munculnya tokoh dadakan?
Itu tidak juga. Sekarang kan SBY dan Mega memiliki kans yang lebih besar disbanding SB (Soetrisno Bachir), Wiranto, dan lainnya. Itu karena SBY-Mega pernah menjadi presiden, punya bukti kinerja. Terlepas ada yang mengecewakan dan yang berhasil, tapi yang jelas publik lebih percaya pada capres yang punya bukti dan bicara apa adanya. Artinya orang tidak dilihat karena pernyataannya yang bombastis, padahal kapabilitas dan realitas yang akan terjadi berbeda.
Jadi bagaimana sebenarnya kriteria calon alternatif dalam Pemilu 2009?
Alternatif itu harus muncul figur, dari mana dia berkiprah di jalur politik, dan tidak ujug-ujung muncul dari iklan semata.
Artinya, figur-figur yang muncul saat ini tidak bisa disebut sebagai calon alternatif?
Saya kira tidak. Kenapa demikian? Seperti orang yang tiba-tiba muncul dari bulan sebagai calon pemimpin. Bagaimana mereka bisa mengelola negara, kalau menjadi anggota parlemen daerah saja belum pernah?
Artinya, partai politik menjadi muara utama dalam rekrutmen tokoh-tokoh nasional?
Saya dari dulu berpandangan bahwa partai politik adalah sokoguru demokrasi. Saya paling tidak percaya dengan calon independen. Karena, calon independen mau cari gampangnya saja, mereka tidak mau berkeringat untuk menjadi pemimpin.Tapi mereka tidak tahu bagaimana mengelola partai politik, bagaimana mengelola konflik, bagaimana mengelola negeri ini, itu tidak akan jalan.
Bagaimana dengan oligarkhi partai yang masih menjangkiti partai politik kita?
Teori partai politik, ya memang oligarkhi partai. Tidak ada partai politik yang pemimpinnya datang begitu saja. Tapi yang menjadi persoalan oligarkhi partai politik itu, benar atau tidak dalam rekrutmennya. [*/P1]
[ Kirim ke teman ]