Ban Ki-moon
(Istimewa)

INILAH.COM, Yangon – Sekjen PBB Ban Ki-moon telah tiba di Myanmar, Jumat (3/7). Ban Ki-moon direncanakan akan mendesak pembebasan segera lebih dari 2.000 tahanan politik. Termasuk pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi.

Ban Ki-moon direncanakan akan melakukan pembicaraan dengan pimpinan militer Myanmar Jenderal Than Shwe. Kunjungan dua hari Ban Ki-moon ini dinilai sangat berisiko. Sebab, bersamaan waktunya dengan hasil pengadilan Suu Kyi.

Namun Ban Ki-moon yakin dia akan memperoleh sebuah konsesi berharga dari pemerintah militer Myanmar. Meski kunjungan sebelumnya gagal, masih sangat memungkinkan para pemimpin Myanmar akan memilih solusi untuk menyelamatkan wajah mereka. Sementara Ki-moon bisa menjadi sosok yang membawa solusi itu.

"Melalui pembicaraan-pembicaraan, saya akan sampaikan apa yang paling diinginkan dunia internasional soal perubahan di Myanmar," kata Ki-moon kepada wartawan di Singapura sebelum bertolak ke negara yang dulu bernama Burma itu.

Pemerintah Myanmar sendiri kemungkinan akan membebaskan sejumlah kecil tahanan. Namun, hingga kini belum ada kejelasan apakah Ki-moon diizinkan bertemu Suu Kyi, meski dia dijadwalkan bertemu dengan anggota Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi dan aktivis oposisi lainnya.

"Saya mencoba untuk bertemu dengan perwakilan semua partai politik yang terdaftar termasuk Aung San Suu Kyi. Itu harapan saya," kata Ban Ki-moon.

Aung San Suu Kyi adalah peraih Nobel perdamaian. Dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai tahanan rumah selama dua dekade terakhir. Pengadilan Suu Kyu atas tuduhan melanggar ketentuan penahanan rumahnya akan segera memasuki tahapan vonis setelah terhenti selama lebih dari satu bulan.

Suu Kyi dipindahkan dari tahanan rumah ke penjara pada Mei lalu. Yakni, setelah seorang warga AS berenang menuju kediaman Suu Kyi yang terletak di tepi sebuah danau. Suu Kyi terancam hukuman penjara selama lima tahun jika terbukti bersalah.

Dia memimpin sebuah revolusi melawan diktator Myanmar Jenderal Ne Win pada 1988. Dia menyerukan sebuah reformasi demokrasi damai dan pemilu bebas. Namun militer menindas gerakan itu secara brutal yang memerintah Myanmar melalui sebuah kudeta pada 18 September 1988. [nuz]