DAFTAR Pemilih Tetap (DPT) bermasalah ditemukan di 16 provinsi. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima laporan dari 15 panwaslu provinsi. Ini jelas menjadi persoalan serius.

Kekacauan DPT secara massal terus membayangi pemilihan presiden. Dikhawatirkan akan terjadi keributan politik jika DPT bermasalah itu tak diselesaikan KPU dengan baik. Kita prihatin, daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah terus bertambah.

Tampaknya masalah dalam pemilu legislatif sepertinya bakal terulang dalam Pemilu Presiden 2009. Indikasi itu semakin menyurutkan semangat mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

Sebelumnya, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Timur yang ditemukan sekitar 2,2 juta daftar pemilih tetap (DPT) fiktif. Modusnya pun tak jauh berbeda saat pemilu kepala daerah Jawa Timur pada Februari lalu.

Modus operandi DPT fiktif di Jawa Timur itu yaitu terdapat pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sama, tetapi namanya berbeda, dan terdaftar di TPS berbeda. Ada pula yang NIK dan namanya sama, tetapi terdaftar di TPS berbeda. Juga ditemukan NIK, nama, dan TPS-nya sama, tetapi nomor urutnya berbeda. Selain itu, ditemukan pula NIK-nya sama, tetapi nama, TPS, dan nomor urut berbeda.

Menurut Ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur La Nyalla M Mattalitti yang telah melaporkan DPT fiktif itu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), manipulasi DPT itu modusnya tak jauh berbeda dengan kecurangan saat pilkada Jawa Timur lalu.

Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) selalu mengadakan audit data pemilih pada tiap pemilu. Namun untuk Pemilu Presiden 8 Juli, audit sejenis tidak ada.

LP3ES pernah menyarankan pentingnya audit yang memakan waktu satu bulan itu, guna mengatasi DPT bermasalah. LP3ES menggunakan metode people to list dan to list people.

Metode people to list adalah meneliti ada atau tidaknya kesenjangan data dari masyarakat ke DPT. Sedangkan to list people adalah mengecek kesenjangan dari data DPT ke masyarakat.

LP3ES melaporkan telah mendapatkan fakta bahwa pada pemilihan legislatif lalu terdapat kesenjangan 20,8% atau 10-12 juta orang yang tak terdaftar. Namun 10-12 juta masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT itu masih tetap ada pada pilpres nanti.

Sementara penambahan 5,1 juta pada DPT pilpres ini, berasal dari pemilih pemula dan pensiunan. Sehingga KPU dan pemerintah tampak tidak serius menanggapi masalah DPT.

Padahal, posisi DPT sangat strategis dalam pemilu. Kita mendorong KPU bertanya kepada LP3ES untuk mengatasi DPT bermasalah itu, namun waktu dan dana tampaknya sudah tak tersedia.

Kita berharap pemilu presiden tetap jurdil dan bersih, meski mungkin harapan tinggal harapan, karena kompleksitas masalah DPT yang tak teratasi. [L1]