PEMILIHAN Presiden 2009 makin dekat. Dari hari ke hari, Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah masih terjadi dan belum teratasi. Namun di atas semua itu, kita ingin pilpres memunculkan kepemimpinan yang memiliki komitmen, tangguh, kreatif, dan produktif.

Bagaimanapun, Indonesia pasca Soeharto membutuhkan kepemimpinan transformatif. Namun sejak era BJ Habibie sampai SBY, yang muncul adalah kepemimpinan bertipe individualis yang lemah dan ragu, yang mudah terjebak dalam perangkap pola oligarki politik, di mana sejumlah kelompok kuat di sekitarnya mengendalikan berbagai pilihan kebijakannya.

Kelemahan individu para pemimpin itu membuat kita melihat begitu mudah munculnya pemimpin transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang didasarkan pada negosiasi kepentingan berjangka pendek dari sejumlah kelompok strategis (strategic groups), baik dari kekuatan global maupun lokal, yang bermain di lingkaran kekuasaan.

Dr Syamsul Hadi mencatat, hal itu terjadi ketika situasi ekonomi global cukup kondusif, mayoritas massa memiliki keterbatasan intelektual untuk mengontrol kebijakan publik, dan sejumlah kelompok strategis merasa terlayani kepentingannya sehingga berkepentingan melestarikan status quo.

Gaya kepemimpinan transaksional seperti ini mudah terlihat menjelang pilpres. Lihat saja, capres mulai berkoalisi dengan partai kecil dengan harapan mendapat kursi di kabinet. Transaksi itu tampak pada politik dagang sapi dan tambunnya partai koalisi. Koalisi Cikeas yang tambun itu transaksional sekali.

Model transaksional juga kelihatan dalam soal seruan satu putaran, yang dipropagandakan di media massa dan ruang publik lainnya. Ini dilakukan demi kepentingan sesaat oleh oligarki yang mengelilinginya. Oligarki ekonomi-politik seperti ini hanya menyantuni rakyat ketika pemilu dan pilpres saja.

Seruan pilpres satu putaran menyiratkan kepentingan transaksional di baliknya, demi bagi uang dan kuasa untuk para elit dan lingkaran dalam (inner circle). Yang menggerakkan satu putaran ini jelas berlimpah dana dan kepentingan bercokol. Ini adalah politik transaksional yang telanjang, dipaksakan, dan memuakkan.

Padahal pemimpin transaksional yang sibuk melakukan tawar-menawar, ambisius menang satu putaran, harus kita kritisi. Apalagi pemimpin yang sibuk dengan urusan menyanyi, berwacana, dan beriklan tebar pesona di mana-mana.

Indonesia butuh pemimpin yang bukan bertipe hanya mau diladeni, tetapi menjadi pemimpin yang berbuat sesuatu untuk rakyat. Indonesia tak butuh pemimpin model transaksional, yang sibuk tawar menawar dan membawa Indonesia kepada jebakan utang.

Reformasi telah berusia 10 tahun, tapi hingga kini rakyat belum bangkit karena kehadiran neoliberalisme-neokolonialisme, sehingga jalan menuju kesejahteraan dan keadilan sosial masih terjal dan berliku

Dalam hal ini, kampanye duet SBY-Boediono belakangan ini, yang menyuarakan soal utang RI yang berkurang, harus kita cermati. Juga soal klaim SBY akan keberhasilan menghapuskan utang dan kemandirian bangsa di sektor ekonomi.

Benarkah utang kita berkurang? Secara empiris, justru kebalikannya yang terjadi. Mari kita periksa.

Kenaikan utang pada 2008 merupakan paling tinggi dalam sejarah Indonesia pasca Soeharto, karena dalam kurun waktu satu tahun kenaikan utang Rp247,33 triliun atau Rp20,61 triliun/bulan atau Rp 0,687 triliun/hari.

Pemerintah membayar bunga utang luar negeri pada 2009 ini Rp37,8 triliun. Utang dalam negeri Rp 70,1 triliun, sehingga total utang Rp107,9 triliun. Sedangkan cicilan pokok utang kita Rp72,1 triliun. Pokok dengan bunga mencapai Rp180 triliun atau Rp15 trilyun/bulan atau Rp0,5 trilyun/hari. Jelas beban utang itu terus mencekik bangsa.

Total utang pemerintah hingga 29 Mei 2009 mencapai Rp1.700 triliun, yakni pinjaman luar negeri Rp732 triliun dan surat berharga negara (SBN) Rp968 triliun. Jumlah ini meningkat ketimbang 2008 yang hanya Rp1.636 triliun, yaitu pinjaman luar negeri Rp730 triliun dan SBN Rp906 triliun.

Transaksi utang luar negeri itu merupakan kepentingan para elit Indonesia, bukan kepentingan rakyat. Utang najis akibat salah urus dan korupsi, juga sudah amat besar. Sehingga bangsa kita tercekik Jerat Washington (Washington Concensus) yang menjadi acuan teknokrat dan ekonom neolib.

Karena itu, kita memerlukan kepemimpinan tranformatif yang cukup radikal untuk mengubah haluan developmentalisme neoliberal ke arah pembangunan berwajah kerakyatan dan keadilan sosial. Untuk itu, pertama-tama, bangsa ini harus bebas dari kepemimpinan transaksional yang berkolusi dengan kekuatan neoliberal di tingkat global.

Selama bangsa ini dicekik utang berkepanjangan, maka selama itu kebijakan para elite akan melayani kepentingan global, bukan kepentingan nasional. Karena para elite adalah pemimpin transaksional dan pelayan kepentingan asing (global).

Sekali lagi, bangsa kita bisa maju, besar, berdaulat dan bermartabat, jika bisa dilepaskan dari kuasa pemimpin transaksional. [L1]