Chen Shui-bian
(taiwantoday.tw)

KETEGANGAN antara kedua sisi Selat Taiwan telah mereda sejak Ma Ying-jeou menjadi presiden Taiwan. Namun, itu tak berarti peluang konflik bersenjata Taiwan-RRC sirna. Maklumlah RRC telah menyiapkan sekitar 1.000 peluru kendali yang ditujukan ke negara pulau itu.

Ketegangan agak mereda lantaran Ma yang menggantikan Chen Shui-bian, presiden yang bersikeras dengan cita-cita Taiwan merdeka, menganut sikap bersahabat terhadap Daratan Cina. Pemerintahnya membuka diri untuk perdagangan, investasi, turisme, dan penerbangan langsung.

Sementara itu secara diplomatis ia menjalankan politik mempertahankan status-quo, terutama dengan tak menyuarakan harapan merdeka dan membuka diri berdialog dengan Beijing.

Bagaimana cara agar perdamaian yang abadi di antara kedua sisi Selat Taiwan dapat terlaksana?

Pendapat pertama mengatakan, satu-satunya jalan adalah dengan terus memelihara status-quo seperti saat ini. Taiwan menerapkan kebijakan tak menyatakan diri merdeka, tetap memelihara hubungan baik dengan Daratan melalui perdagangan, turisme, dialog, dan kerjasama budaya. Dan RRC berjanji tak akan melakukan tindakan kekerasan selama Taiwan tetap pada posisi ini.

Namun, ada yang menolak anggapan ini. Alasannya, pemberlakuan sistem demokrasi di Taiwan, penguasa di pulau itu akan berubah. Dan kalau kekuasaan itu pada suatu hari jatuh ke tangan partai oposisi DPP dan menghidupkan kembali semangat kemerdekaan, ketegangan muncul kembali. Apalagi kalau yang berkuasa itu sayap radikal DPP yang mendambakan pulau itu segera menyatakan diri merdeka.

Kalau ini yang terjadi, beban keamanan AS akan kembali berat. Itu terjadi pada saat Washington sangat memerlukan dukungan Beijing untuk keluar dari kemelut dunia seperti yang terjadi saat ini: profilerasi nuklir, krisis ekonomi, dan terorisme.

Pada saat inilah para ahli hubungan internasional muncul dengan gagasan cemerlang, yakni Finlandisasi untuk Taiwan. Istilah ini mengacu ke kesepakatan yang diciptakan Barat (AS dan Uni Soviet) mengenai posisi Finlandia ketika Perang Dingin baru berlangsung tiga tahun, pada 1948.

Pada tahun itu Finlandia, negara kecil di Eropa yang letaknya berbatasan dengan Uni Soviet dan terjepit di antara dua kubu yang saling bersaing, membuat kesepakatan dengan Moskow. Dalam kesepakatan itu disetujui Finlandia tak akan bergabung dengan aliansi manapun (baca: NATO) yang akan menentang hegemoni Uni Soviet di Eropa Timur. Finlandia juga berjanji wilayahnya tidak akan menjadi pangkalan kekuatan manapun dalam menentang Uni Soviet.

Sebagai imbalan dari sikap netral itu, Uni Soviet berjanji akan selalu menghormati kedaulatan politik, keutuhan wilayah, dan sistem demokrasi Finlandia. Dengan kata lain, ia netral dan menjauhkan diri dari polarisasi AS-Uni Soviet. Kebijakan memelihara jarak dengan kedua blok ini ini selalu diikuti oleh negara kecil itu dan ia tetap survive sampai Perang Dingin berakhir .

Namun, posisi Finlandia semasa Perang Dingin itu tak sama dengan rezim komunis Eropa Timur yang pada dasarnya berperan sebagai negara boneka Moskow. Berlainan dengan negara boneka, Finlandia berpandangan jangka panjang bahwa kepentingan nasionalnya hanya dapat dijamin dengan cara memberikan konsesi kepada negara besar yang berbatasan langsung.

Berkaca pada keberhasilan Finlandia itu, para ahli hubungan internasional memunculkan ide menerapkan konsep Finlandisasi itu pada posisi Taiwan dalam menghadapi rivalitas Washington-Beijing. Daripada selalu mengandalkan pada perlindungan AS, akan lebih menguntungkan bagi Taiwan memberikan konsesi pada Cina yang ada di seberang selat selebar sekitar 20 mil itu.

Para penggagas ide ini berpendapat bahwa ada beberapa karakteristik Taiwan yang sama dengan posisi Finlandia selama Perang Dingin. Ia merupakan sebuah negara kecil yang secara de facto boleh dikatakan merdeka. Secara geografis ia juga dekat dengan suatu kekuatan besar yang secara budaya juga bertalian dengannya. Itu ditambah lagi dengan fakta bahwa setelah Perang Dingin usai, semangat yang tengah menyebar ke seluruh dunia adalah integrasi, saling ketergantungan, dan bukan konfrontasi.

Dalam skenario seperti itulah Taiwan akan menempatkan diri sebagai kekuatan netral dan tidak menjadi sekutu strategis AS. Dengan demikian, ia tak akan menjadi sandungan bagi Cina dalam memperluas pengaruh politik, militer, dan ekonomi di Asia Pasifik. Ia juga harus menjalankan kebijakan tidak menentang kekuasaan PKC. Sebaliknya Cina juga harus menghentikan ancaman membebaskan Taiwan dengan kekuatan militer dan memberikan ruang kepada negara pulau itu berpartisipasi di forum internasional.

Dalam posisi terdesak seperti saat ini ada kemungkinan Taiwan akan menerima ide 'diFinlandiakan'. Namun, bagaimana status dia sebagai negara yang menjadi buffer antara AS dan Cina yang tengah bangkit? Sebagai negara klien, negara bebas, atau bagian dari Cina yang pada suatu saat akan digabungkan ke dalam wilayah Cina?

Penulis adalah pengamat Cina [mor]