(Istimewa)

INILAH.COM, Jakarta - Bank Dunia mencatat Indonesia sebagai negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik, pada periode 2008/2009 telah aktif melakukan reformasi dalam peraturan usaha.

Hal itu diungkapkan oleh Program Manager Doing Business Bank Dunia, Sylvia Wolf, dalam telekonferensi di Jakarta, Rabu (9/9), yang mengatakan hasil ini merupakan publikasi tahunan Bank Dunia dan Internacional Finance Corporation (IFC) yang menyajikan pengukuran kuantitatif atas peraturan dan birokrasi di 183 negara.

"Indonesia naik sebanyak tujuh peringkat dibandingkan tahun lalu dalam proses peningkatan efisiensi peraturan yang berlaku," ujarnya.

Saat ini Indonesia menempati posisi 122 dari 183 negara di dunia dalam peringkat terbaik negara yang paling memberikan kemudahan berusaha. Indonesia dianggap mampu mengurangi waktu untuk memulai kegiatan usaha (starting a business) sebanyak 16 hari dan waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan pengalihan hak atas properti (registering property) sebanyak 17 hari saja.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Muhammad Lutfi, mengatakan, prestasi yang dicapai pemerintah Indonesia tersebut merupakan hasil kerja sama tim yang sangat baik serta kepempimpinan yang kuat dari segenap jajaran departemen bidang perekonomian," ujarnya.

Menanggapi peringkat Indonesia yang hanya menempati posisi 122 walau telah meningkat sebanyak tujuh tingkat, Lutfi menambahkan, masih dibutuhkan komitmen dalam bidang politik dan ekonomi untuk memperbaikinya. "Hasil ini merupakan standar atau contoh ilustrasi lingkungan bisnis di suatu negara, namun jangan dijadikan indikator," ujarnya.

Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura yang menempati peringkat 1, Thailand di peringkat 12, Malaysia di peringkat 23, dan Vietnam di peringkat 93, Indonesia memang masih tertinggal walau ada peningkatan pada perode ini. "Kita lihat saja dalam pemerintahan yang baru apakah dapat mengamandemen UU no 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, kalau itu dilakukan, tahun depan optimis kita bisa berada di peringkat 30-an. Kalau tidak, masih bisa di peringkat 80-100 dengan membutuhkan komitmen dari semua pihak," ujarnya.

Direktur wilayah Bank Dunia untuk Indonesia, Joachim Von Amsberg, mengatakan, Indonesia berpeluang untuk berkembang pesat dalam beberapa tahun mendatang dan dapat mengambil lebih banyak lagi reformasi untuk mengurangi hambatan dan birokrasi. "Indonesia dapat memperbaiki iklim usaha bagi sektor swasta, terutama usaha kecil dan menengah (UKM) yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan," jelasnya.

Joachim menambahkan, hanya dalam satu periode satu dekade Indonesia berhasil menghasilkan prestasi yang luar biasa dalam hal demokratisasi, desentralisasi serta mempertahankan kestabilan ekonomi dan keuangan. "Dan semuanya itu dilakukan ketika harus menghadapi krisis ekonomi dunia," paparnya.

Bank Dunia lewat lembaga Doing Business juga mempublikasikan kawasan Asia Timur dan Pasifik merupakan kawasan dengan tingkat kemudahan berusaha terbaik ketiga setelah Eropa dan Asia Tengah.

Dan reformasi di bidang Pembayaran Pajak (Paying Taxes) dan Pendirian Usaha (Starting a Business) merupakan reformasi terpopuler di kawasan ini.

Temuan ini juga disusun dengan latar belakang krisis keuangan dan ekonomi global dan mencatat rekor jumlah reformasi tertinggi yaitu 287 reformasi di 131 negara yang meningkat 20 persen dari tahun sebelumnya. [*/hid]