
Jakarta - Berawan 24-33 °C
Kurs BI :
1 Euro = Rp.12429.6

(istimewa)
INILAH.COM, Jakarta - Audit investigatif aliran dana Rp6,7 triliun dalam kasus Bank Century dijadwalkan akan selesai secepat-secepatnya tanggal 16 November 2009.
Anggota Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengungkapkan, dalam pertemuan dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu dinyatakan bahwa paling cepat audit tersebut akan selesai 16 November
ini. "Waktu itu BPK bilang, audit investigatif akan selesai paling cepat 16 November (2009), dan paling lambat awal Desember (2009)," ujarnya ketika dihubungi media, Senin (9/11).
Harry melanjutkan, proses audit investigatif tersebut membutuhkan masih waktu karena masih memerlukan data dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). "Kan PPATK sempat terhambat, karena undang-undangnya mengatakan tidak bisa berikan data selain ke kejaksaan dan polisi. Karena itu kita sdg mcari solusinya," ujarnya.
Harry pun mengaku, masih belum mengetahui hasil terbaru dari audit investigatif yang dilakukan BPK. "Saat ini progress-nya saya belum tahu. Hasil audit BPK paling lambat BPK dulu, baru kita ambil langkah selanjutnya," ujarnya.
Harry juga menegaskan, pihaknya tidak akan memperdebatkan masalah PPATK dengan BPK karena dinilai masih terlalu dini. "Tapi audit investigatif ini kan atas permintaan DPR jadi punya payung hukum yang kuat. Sehingga kita akan cari solusinya," pungkasnya. [mre/hid]
- RI Jadi Tuan Rumah Konferensi Menteri Asia-Pasific
- Hatta: Yang Tahu Hanya Presiden
- China Makin Mantap Tolak Washington
- Hatta: Jangan Dijadikan Spekulasi Baru
- Inflasi 'Year on Year' 2010 Cenderung Naik
- Pertumbuhan Ekonomi 2011 Ditargetkan 6,3%
- PPATK Temukan 97 Transaksi DanaTeroris
- Lelang SBI Berubah tak Pengaruhi Saluran Kredit
- Usai Rakor Migas, Menteri-menteri Sepakat Bungkam
- Krisis Eropa Picu Modal Asing ke Indonesia
- Pemerintah Lelang SUN Rp5 T Pekan Depan
- Ekuitas BUMN Naik Jadi Rp2.500 T Pascaholding BUMN
- Menneg BUMN Buat Aturan Bentuk Anak Usaha
- Jadi Tameng Presiden, Menkeu Tak Akan Dicopot
- DPR Minta Holding Perkebunan BUMN Setelah IPO












