INILAH.COM, Jakarta - Beberapa hari terakhir, banyak komentar menggelikan di situs jejaring sosial terkait penyelidikan kasus pembobolan Bank Century, kini Bank Mutiara, senilai Rp6,7 triliun.

Kebanyakan mempersoalkan atau lebih tepatnya 'melecehkan' sepak terjang para anggota DPR RI yang tergabung dalam Panitia Khusus Angket Bank Century. Dengan yakinnya mereka mengatakan kalau Pansus Century tak ada gunanya dan layak dibubarkan, walaupun belum ada kesimpulan apa pun dari hasil penyelidikan lembaga tinggi negara tersebut.

Para 'oposan' Pansus ini menilai aksi yang dilakukan mayoritas anggota Pansus adalah sandiwara belaka tak ubahnya dengan aksi yang dilakukan aktor atau aktris sinetron. Kadang anggota berteriak padahal tidak mengerti persoalan, membanggakan diri sebagai wakil rakyat yang terhormat, dan kadang keluar kata-kata yang tidak sedap seperti 'bangsat' hingga berbau etnis kesukuan. Namun jika berhadapan dengan 'saksi' yang lebih intelek terkadang mereka tak bisa berbuat apa-apa dan seperti dikuliahi.

Apabila melihat perspektif tersebut, hampir dipastikan komentar yang dilakukan komentator atau pengamat yang anti pansus tidak terbantahkan. Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan jelas mengatakan aksi yang dipertontontan anggota Pansus Century ini sudah memprihatinkan.

Namun pertanyaan sederhana yang kemudian muncul ialah mengapa pansus diadakan, apa tujuannya, dan siapa saja yang anggotanya serta dari partai mana ia berasal.

Salah satu alasan kenapa pansus Bank Century ini dibentuk yaitu munculnya tekanan publik terhadap elit mengenai penangkapan dua orang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah oleh Kepolisian RI pada akhir Oktober 2009.

Walaupun alasan penangkapannya karena kedua orang tersebut dianggap menyalahgunakan kewenangannya, namun kemungkinan besar penangkapan ini terkait dengan skandal Bank Century yang sedang diselidiki KPK. Masyarakat pun melakukan tekanan melalui media massa maupun jejaring sosial untuk meminta kedua orang tersebut dibebaskan dan skandal Century segera diungkap.

Akhirnya setelah beberapa waktu tekanan dilakukan, sejumlah anggota DPR meresponnya dengan mengusulkan Hak Angket Bank Century. Sesuatu yang awalnya ditolak para politisi dari Partai Demokrat partai pendukung utama rezim SBY dengan berkelit menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun ketika hasil audit BPK diumumkan (itu pun karena sudah dikawal masyarakat) dan ternyata terbukti ada dugaan pidana, barulah mayoritas anggota DPR menyetujui Hak Angket dan membentuk Pansus Bank Century.

Saat digulirkan, ada sejumlah fokus penyelidikan dalam pelaksanaan hak angket tersebut yaitu, mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait keputusan mencairkan dana talangan untuk Bank Century. Juga indikasi pelanggaran, baik yang bersifat pidana maupun perdata.

Hak angket juga berusaha mengurai komplikasi yang menyertai pencairan dana talangan Bank Century, seperti perubahan mendadak peraturan BI, keterlibatan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Susno Duadji dalam pencairan nasabah Bank Century sebesar Rp2 triliun yang kemudian menyebabkan Bibit dan Chandra (Komisi Pemberantasan Korupsi) ditangkap karena dianggap menyadap Susno.

Juga kemungkinan terjadi konspirasi di antara para pemegang saham utama, serta otoritas perbankan dan keuangan pemerintah. Selain itu Pansus hak angket diadakan untuk menyelidiki ke mana saja aliran dana talangan dan mengapa bisa membengkak hingga 1.000% tanpa persetujuan DPR. [mdr/bersambung]

*) Kandidat Master bidang Studi Pembangunan, University of Auckland, New Zealand

**) Staf pengajar Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia