(istimewa)

INILAH.COM, Jakarta - Akhir pekan lalu, saya berkunjung ke pusat penangkaran benih padi hibrida di Desa Tempuran, Trimurjo, Lampung Tengah. Teman lama saya yang menjadi petinggi di pusat penangkaran itu mengajak saya berkeliling kompleks yang luasnya sekitar 22 hektar.

Pusat penangkaran benih padi hibrida terpadu itu dimiliki seorang pengusaha papan atas di negeri ini. Dalam memproduksi benih padi hibrida, penangkaran ini tidak melakukannya sendiri. Para petani padi di lingkungan sekitar pusat penangkaran dan di berbagai wilayah lain di Propinsi Lampung juga dirangkul.

Melalui kerjasama kemitraan dengan petani, tidak sedikit para petani di propinsi itu mendapatkan kesempatan mengadopsi teknologi dan pengetahuan baru di bidang penangkaran padi hibrida. Para petani juga mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan mereka.

Bayangkan saja, saat panen benih padi hibrida, seorang petani penangkar benih dapat meraup untuk bersih hingga Rp22 juta per hektar. Ini tentu membuat petani tergiur.

Bandingkan dengan pendapatan bersih petani bila menanam padi non hibrida, yang maksimal hanya meraih untung bersih tak pernah lebih dari Rp9 juta per hektar. Itu pun bila harga di tingkat tengkulak atau pengumpul merupakan harga terbaik atau di atas harga pembelian pemerintah.

Tetapi bukan berarti proses penangkaran benih padi hibrida yang dilakukan para petani penangkar itu mulus-mulus saja. Banyak ganjalan dan hambatan yang mereka hadapi saat membiakkan benih padi yang bila ditanam kembali dapat menghasilkan gabah konsumsi hingga lebih dari 12 ton per hektar itu.

Salah satu keluh kesah petani adalah, sulitnya mendapatkan pupuk secara tepat waktu, tepat jumlah dan harga yang memadai. Padahal pupuk, selain obat-obatan merupakan input vital dalam pertanian padi. Tanpa pupuk, mustahil padi dapat tumbuh sempurna dan menghasilkan buliran gabah yang bernas.

Teringat pada berbagai pernyataan presiden, wakil presiden, maupun para menteri dan pejabat negara yang terkait dengan urusan perut rakyat. Sepanjang dua pekan lalu, dalam berbagai kesempatan, presiden menyatakan kepada publik mengenai arti penting mewujudkan dan mempertahankan ketahanan pangan nasional.

Bahkan dalam rapat selama dua hari dengan seluruh gubernur dan menteri di Cipanas, Jawa Barat, pekan lalu, presiden menjadikan masalah ketahanan pangan sebagai salah satu agenda utama untuk dibahas secara khusus. Media massa nasional pun memberikan perhatian terhadap isu ketahanan pangan itu dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

Salah satu harian nasional menurunkan pemberitaan mengenai BUMN produsen pupuk yang meminta jaminan dan kepastian pasokan pupuk. Permintaan itu layak diajukan agar proses produksi pupuk tidak menghadapi hambatan dalam jangka panjang.

Pada hari yang sama, koran itu juga menurunkan berita mengenai arahan detil Wakil Presiden yang meminta sejumlah pengusaha untuk turut berperan menjaga stabilitas neraca pangan dari sisi suplai/produksi.

Sementara koran yang berbeda, tetapi masih di hari yang sama, juga menurunkan pemberitaan mengenai masih tingginya tingkat ketergantungan Indonesia terhadap pasokan benih padi hibrida dari luar negeri, khususnya dari China.

Ketiga berita tersebut memiliki benang merah yang sangat kuat terhadap isu strategis ketahanan dan kemandirian pangan di Indonesia. Berita-berita tersebut menunjukkan arti penting isu keamanan, keterjaminan, dan kepastian pasokan pangan yang stabil, berkelanjutan, dengan harga yang terjangkau pada tingkat kualitas dan kuantitas yang memadai. Memang, sungguh ribet mengurusi perut lebih dari 210 juta jiwa penduduk negeri ini.

Tiga berita tadi menunjukkan hubungan penting antara tiga industri besar yakni industri gas, pupuk, dan benih padi. Seharusnya tiga industri itu merupakan industri strategis nasional.

Keberadaan tiga industri itu menjadi jaminan atas hak dasar warga negara mendapatkan kebutuhan primernya, yaitu pangan. Maklum, hingga saat ini beras merupakan komoditas strategis yang memiliki makna politik sangat besar bagi siapapun yang memerintah republik ini.

Di luar tiga industri strategis tersebut terdapat industri penunjang lain di bagian hilir. Yaitu sektor pertanian secara umum dan industri pengolahan pangan, serta distribusi pangan.

Mengingat isu pangan langsung menyangkut perut seluruh warga negara tanpa terkecuali, seharusnya pemerintah sudah memiliki roadmap atau blue print industri pangan yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir.

Dalam jangka pendek, pemerintah harusnya sudah melakukan langkah-langkah strategis mengintegrasikan kebijakan-kebijakan di bidang produksi dan distribusi gas, pupuk, serta benih unggul padi maupun benih unggul tanaman pangan lainnya.

Dalam jangka pendek pula, seharusnya pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pupuk organik sebagai substitusi pupuk kimia. Nah, tidak gampang kan ngurusi perut rakyat? [mdr]