(istimewa)

INILAH.COM, Jakarta - Aroma kebijakan liberalisme terasa kental dalam upaya mendorong promosi investasi di Indonesia. Setelah membuka berbagai sektor strategis seperti kesehatan dan telekomunikasi bagi asing, kini giliran model pengembangan ke daerah yang menganut sistem free fight liberalism.

Di antaranya dengan menetapkan regional champions, yakni daerah-daerah unggulan bagi investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Latar belakang dari tujuan penetapan sebenarnya mulia, yakni untuk meningkatkan arus investasi asing ke Indonesia.

Namun demikian, ibarat pedagang, Indonesia idealnya tidak mengobral maupun mengecer daganganya. Harus ada kriteria-kriteria investor yang jelas dan memiliki kualitas untuk mendukung rencana pembangunan Indonesia ke depan.

Dengan ditetapkannya jawara-jawara daerah diharapkan maka daerah-daerah yang lain akan ”iri” dalam konotasi positif dan berlomba-lomba untuk memperbaiki daerahnya. Ini merupakan ciri khas dari perekonomian kapitalisme dan liberalisme yang berpendapat bahwa persaingan/kompetisi akan berdampak pada perbaikan layanan.

Pendapat maupun paradigma ini tidak sepenuhnya salah, namun tidak bijak untuk diterapkan di Indonesia yang memiliki 17 ribu lebih pulau. Bila pemerintah menetapkan tujuh provinsi yang menjadi jawara yang akan difasilitasi dan diprioritaskan untuk mendapatkan investor asing, maka bagaimana nasib 26 provinsi lainnya.

Apalagi indikator-indikator yang ditetapkan seperti kesiapan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi yang dimiliki, serta kesiapan daerah dalam melakukan reformasi administrasi investasi. Dua kriteria utama jelas hanya dimiliki negara-negara yang selama ini sudah maju.

Artinya, tanpa uluran tangan dari BKPM yang setiap tahun memiliki anggaran untuk memfasilitasi beberapa daerah melakukan promosi di luar negeri, daerah-daerah jawara ini sebenarnya sudah menjadi incaran investor asing.

Ibarat produk yang sudah laku, tanpa promosi pun, arus investasi ke daerah-daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan lainnya sudah mengalir dengan sendirinya. Justru yang sebenarnya perlu mendapatkan bantuan maupun fasilitas promosi baik dalam maupun luar negeri sebenarnya adalah daerah-daerah yang miskin dan membutuhkan investasi di bidang infrastruktur.

Daerah seperti Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan daerah tertinggal lainnya harusnya juga mendapat Proxy bagi kebijakan pemerintah. Atau kalau memang ingin memiliki proyek mercusuar, maka ada double gardan¸ yakni kebijakan untuk membantu daerah-daerah non jawara tersebut.

Potensi kelautan di Indonesia Timur yang berlimpah juga idealnya mendapatkan perhatian bagi pemerintah. Tanpa adanya kebijakan yang komprehensif dan koordinasi antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Kepala BKPM, jelas potensi kelautan tersebut hanya akan terbuang percuma.

Ketika kebijakan yang dilakukan hanya mengedepankan persaingan dan mengabaikan pemerataan, maka belajar dari era Orde Baru, paradigma trickle down effect tidak optimal dan berbuah pada kebijakan yang menguntungkan mereka yang lebih mampu. Sementara mereka yang kurang mampu, dalam hal ini daerah yang miskin, hanya akan semakin tertinggal. [mdr]