(ist)

INILAH.COM, Jakarta - “Kami tidak teken hak angket Century karena belum ada kerugian Negara di pengucuran tersebut,” ujar Achsanul Qosasi Wakil Ketua Komisi XI yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/11).

Hampir sepekan bola angket Century menggelinding di parlemen. Namun baru Jumat (20/11) secara resmi Fraksi Partai Demokrat bersuara terkait pengajuan hak angket Century tersebut.

Achsanul menyampaikan kronologis pengucuran dana talangan Century. Menurut dia, Bank Century diputuskan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai bank gagal berdampak sistemik. Makanya, penanganan dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“LPS mengambilalih Century bukan mengucurkan dana talangan. Tetapi LPS melakukan Penyertaan Modal Sementara (PMS),” tegasnya. Selama tiga tahun pertama sejak Century (yang kini berubah menjadi Bank Mutiara) itu akan ditangani LPS.

Setelah itu, menurut Achsanul, Mutiara ditawarkan ke publik dengan harga Rp 6,7 triliun. Jika ada pihak yang tertarik, Bank Mutiara dilepas ke publik. Namun sebaliknya, jika tidak laku, maka dua tahun berikutnya akan dilelang.

Dalam pandangan FPD, jika saat dijual Bank Mutiara laku di bawah Rp 6,7 triliun, maka dapat diketahui berapa kerugiannya. Sedangkan untuk saat ini, tidak diketahui apakah ada kerugian uang negara atau tidak. “Karenanya Demokrat belum mendukung hak angket karena belum ada kerugian,” sambungnya.

Sebelumnya, Ketua FPD DPR Anas Urbaningrum menegaskan hak angket DPR terburu-buru dilakukan dan belum ada dasarnya. Menurut dia, Fraksi Partai Demokrat konsisten dengan penegakan hukum melalui jalur hukum.

“Bukankah audit belum selesai? Tendensi politik lebih menonjol. FPD konsisten dengan penegakan hukum melalui jalur hukum. Bukan dengan jalur non hukum. Kami tidak setuju dengan politisasi,” ujarnya.

Pandangan Fraksi Partai Demokrat jelas bertentangan dengan pemahaman inisiator dan anggota DPR pengusung hak angket Century. Menurut Andi Rahmat, yang juga salah satu inisiator hak angket Century, apa yang dilakukannya ditujukan sebagai upaya supervisi terhadap apa yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Hak angket ini bisa menjadi supervisi terhadap proses yang berlangsung. Supervisi penting di tengah keterbatasan hukum kita. Karena PPATK dibatasi oleh UU, BPK juga demikian,” paparnya.

Mantan Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini menegaskan, angket Century dapat menerobos kejumudan sehingga langkah ini dapat menjadi terobosan. “Karena kerja panitia angket nantinya berbasiskan dokumen dan fakta, bukan pada rumor atau isu,” cetusnya.

Tarik ulur DPR terkait rencana pengajuan hak angket Century akan memuncak pada 1 Desember mendatang dalam rapat paripurna pengambilan keputusan apakah kasus bailout Century dibentuk panitia khusus hak angket Century atau tidak.

Namun setidaknya, sejak awal digulirkan, pendukung hak angket Century terus bertambah. Hingga 19 November lalu sebanyak 224 anggota DPR telah menandatangani pengajuan hak angket Century terdiri dari delapan fraksi (FPDIP, FPG, FPPP, FPAN, FPKB, FHanura, dan FGerindra). [mdr]