Susilo Bambang Yudhoyono
(inilah.com/subekti)

INILAH.COM, Jakarta - Alokasi APBN untuk daerah semakin besar. Namun Presiden SBY mengingatkan agar hal itu tidak diikuti dengan meningkatnya penyimpangan. Sebab korupsi tidak ditolerir.

"Saya ingin menegaskan sekali lagi, tidak ada toleransi bagi kejahatan korupsi di pusat maupun di daerah," ujar SBY dalam pidato kenegaraan di hadapan anggota DPD di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (22/8).

SBY meminta semua pihak harus memastikan APBN yang semakin besar tersebut tidak diikuti dengan semakin meningkatnya penyimpangan, mismanagement, apalagi korupsi di daerah.

"APBN dan APBD adalah uang rakyat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat," kata SBY.

Dituturkan SBY, transfer dana APBN ke daerah meningkat lebih dari 2 kali lipat dari Rp 129,7 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 292,4 triliun pada APBN-P tahun 2008. Lalu pada tahun 2009 akan meningkat lagi menjadi Rp 303,9 triliun.

Pemerintah, lanjut dia, juga mesti membiayai program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah melalui dana dekosentrasi, dan tugas pembantuan, dan dana untuk melaksanakan kegiatan instansi vertikal.

"Pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, marilah kita mengemban amanah dan tanggung jawab dengan baik, sehingga kita meninggalkan nama yang baik pula, yaitu nama yang akan dikenang oleh rakyat, jauh setelah kita meninggalkan jabatan yang kita emban," kata SBY.

Besarnya dana APBN yang dialokasikan ke daerah, lanjut SBY, membuktikan komitemen untuk menjalankan desentralisasi dan otoniomi secara konsisten dan bertanggung jawab. Sebab anggaran memang harus mengikuti fungsi dan tanggung jawab.

"Semakin besar tanggung jawab diserahkan ke daerah, maka semakin besar anggaran yang ikut didesentralisasikan. Oleh karena itu saya perlu mengingatkan dan menekankan bahwa daerahlah yang sekarang menjadi ujung tombak pembangunan. Sudah seharusnya pengelolaan anggaran diikuti kompetensi dan tanggung jawab penuh untuk mengelola secara baik dan trasnparan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," ucap SBY.[L3]