M Chatib Basri

INILAH.COM, Jakarta - Tantangan debat neolib oleh Kwik Kian Gie ditanggapi dingin oleh tim sukses Boediono. Sebab pihaknya tidak ingin memperpanjang persoalan yang sebenarnya mantan Kepala Bappenas itu tidak mengetahui apa itu neolib.

Menurut anggota Tim Sukses Boediono M Chatib Basri, dirinya tidak ingin memperpanjang perdebatan yang ingin dibuka mantan Ketua Litbang DPP PDIP tersebut. Karena jika melihat sepak terjangnya selama menduduki orang nomor satu di Bappenas, tidak ada satupun kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil.

"Jadi untuk Pak Kwik nggak perlu berhari-hari karena dari awal sudah selesai. Pak Kwik gimana selama di Bappenas, counter kebijakannya seperti apa. Atau jangan-jangan nggak ngerti neo liberal itu seperti apa," cetusnya dalam perbincangannya dengan INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (22/5).

Ia mengatakan, dirinya ingin menjelaskan neolib secara lebih sederhana. Bahkan pengertian dari kebijakan negara yang menyerahkan semuanya kepada pasar. Dijelaskan dia, jika melihat indikatornya dari rasio impor Indonesia menunjukkan keterbukaan.

"Misalnya terhadap PDB Indonesia 29%, Filiphina 35%, Thailand 70%, Malaysia 80%. Apakah Indonesia relatif tertutup," tanya mantan Direktur LPEM UI ini.

Indikator lainnya, lanjut dia, di masa pemerintahan SBY subsidi tetap diberlakukan. Sedangkan dalam pemerintahan yang menganut sistem neolib segala bentuk subsidi dihapus. Subsisdi BBM meski dikurangi, namun diubah dalam bentuk BLT, PNPM dan program mandiri lainnya.

"Privatisasi sebagian besar masih dimiliki negara, Pertamina, dan PLN. Jadi tidak ada argumen yang menaytakan kita serahkan semuanya kepada pasar," jelasnya.

Bahkan, ditambahkan dia, dalam 10 tahun belakangan ini, kebijakan yang dihasilkan relatif sama. Seperti ketika zaman Megawati Soekarnoputri juga menaikkan harga BBM.

"Jadi bagaimana menjelaskan Ibu Mega yang juga kebijakannya sama. Pertumbuhan ekonomi lebih tinggi karena SBY fikus pada good government. Saya tidak ingin mengatakan Mega lebih liberal," tandasnya. [jib/ana]