(istimewa)

INILAH.COM, Manila – Pemerintah Iran memutuskan untuk mengabaikan kemungkinan sanksi atas penolakan Teheran mengirimkan cadangan uranium mereka ke luar negeri.

“Sanksi adalah literatur tahun 1960-an dan 1970-an. Saya pikir mereka tidak cukup bijaksana jika mengulangi pengalaman yang salah,” papar Menlu Iran Manouchehr Mottaki, di Manila, Filipina, seperti dikutip Reuters, Kamis (19/11).

Mottaki menolak rancangan perjanjian yang diprakarsai oleh pengamat nuklir Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Rekomendasi itu berisi bahwa Iran harus mengirim sekitar 75% uraniumnya yang diperkaya tingkat rendah (low enriched) ke Rusia dan Prancis.

Di negara tersebut, uranium akan diolah lebih lanjut untuk dijadikan bahan bakar sebuah reaktor riset medis di Teheran. Mottaki menegaskan Teheran bersedia membahas kesepakatan tersebut, hanya jika barter uranium yang diperkaya untuk bahan bakar nuklir itu berlangsung di Iran.

“Iran telah mengajukan kesediaannya dalam rangka pembicaraan lebih lanjut, berdasarkan rencana kerja yang telah disampaikan. Bukan kami yang mengusulkan barter, tapi mereka. Kami membahas mengenai pelaksanaannya,” lanjut Mottaki yang sedang berkunjung ke Filipina, melalui seorang penerjemah.

Keputusan tersebut diperkirakan akan membuat AS dan negara-negara sekutunya berang. Mereka selama ini menyeru Iran untuk menerima kesepakatan yang bertujuan menunda potensi kemampuan Teheran membuat bom, setidaknya setahun, melalui cara melepas sebagian besar uranium yang diperkayanya. [*/vin]