Jusuf Kalla
(inilah.com /Dokumen)

INILAH.COM, Makassar - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai krisis energi listrik yang menimpa negara ini akibat keterlambatan membangun pembangkit listrik, yang tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan JK saat berdialog dengan wartawan di kediamannya di jalan Haji Bau, Makassar Minggu (22/11). "Kebutuhan masyarakat terhadap listrik semakin bertambah, seperti memakai TV, kulkas, kamar bertambah, dan pabrik serta investor juga ikut mengalami peningkatan," imbuhnya.

Menurutnya, krisis listrik ini harus segera dicari jalan keluarnya untuk pemulihan, dan itu hanya dapat dilakukan dengan meminjam ke IMF dengan negara sebagai penjamin. Setelah ada pinjaman, pemerintah bisa kerjasama dengan negara Cina yang telah berpengalaman.

"Membangun pembangkit listrik dibutuhkan minimal waktu 5 tahun dengan biaya yang sangat mahal. Untuk pemulihan misalnya 10 ribu MW saja kita butuh Rp110 Triliun dengan estimasi mesin Rp80Triliun, kabel dan travo sebesar Rp30 Triliun," jelasnya.

Selain itu, JK menjelaskan tahun 2009 ini seharusnya melakukan pemulihan 50%. Namun yang terealisasi hanya 15% saja. Kendalanya, lanjutnya, tender pembangkit listrik diutamakan daerah Jawa, karena jaringannya lebih banyak dan bersambungan.

"Lain halnya dengan di luar Jawa. Ini kendala kita di Indonesia, berbeda dengan Thailand, Singapura, dana Malaysia yang hanya terdiri dari beberapa daratan, kita kepulauan," jelasnya. [bar]