Frans Aba
(inilah.com/Herdi)

INILAH.COM, Jakarta - Skandal Bank Century menjadi perhatian para elit dan media massa di sejumlah negara di Asia Tenggara, karena melibatkan para pejabat penting di Indonesia. Apalagi berkembang wacana, kemungkinan Boediono dan Sri Mulyani dinonaktifkan dari jabatan mereka.

Frans Aba, peneliti ekonomi-politik pada Aliansi Buruh Migran Asia Tenggara, menyingkapkan bahwa media dan kelas menengah di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina menaruh perhatian serius atas kasus Century Gate dan kisruh KPK versus Polri belakangan ini.

"Indonesia adalah jangkar stabilitas Asia Tenggara, sehingga krisis-krisis itu berpengaruh. Apalagi ada wacana agar Boediono dan Sri Mulyani nonaktif," kata peneliti muda dan kandidat PhD (doktor) di National University of Malaysia itu.

Frans melihat krisis belakangan ini masih terus berlangsung sampai 100 hari nanti, dan menjadi perhatian para elit dan masyarakat madani di ASEAN. Apa yang akan terjadi dalam waktu dekat, belum bisa diprediksi. "Namun pasti bahwa kasus Century dan KPK-Polri jika tak cepat diselesaikan tuntas, sangat menganggu ekonomi," kata Frans.

Dalam konteks ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Anas Urbaningrum tak mau meramal nasib Boedino dan Sri Mulyani menyusul meluasnya wacana agar Boediono dan Sri Mulyani nonaktif dari jabatan sebagai Wapres RI dan Menkeu RI. Wacana itu terus mengemuka di sela hiruk pikuk kasus Bank Century. Apakah proses angket DPR kelak mengharuskan dua petinggi negara ini mundur?

"Saya tidak mau jadi juru ramal. Kita serahkan semua prosesnya di panitia hak angket," jawab Ketua FPD Anas Urbaningrum.

Boediono dan Sri Mulyani diduga merupakan tokoh kunci dalam dana talangan Bank Century, karena keduanya menjabat sebagai Gubernur BI dan Plt Menko Perekonomian. Terlebih hasil audit investigasi BPK menemukan indikasi adanya pelanggaran prosedur pengambilan kebijakan menyuntikan dana Rp6,7 triliun itu.

Menyusul pemaparan BPK itu, FPD akhirnya menyatakan dukungan terhadap usul pengajuan hak angket Century Gate. Hingga kini sudah 95% dari 144 anggota FPD menandatangani usul pengajuan hak angket yang digagas oleh Fraksi PDIP.

Anas menegaskan, perubahan sikap FPD didorong semangat membuat kasus itu menjadi transparan dan terbuka. Jangan sampai proses politik di dalam parlemen malah tertutup dan dicurigai masyarakat.

Johan Silalahi dari Negarawan Center dalam diskusi Chat After Lunch di FX Plaza, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11), mempertanyakan, kenapa orang seperti Sri Mulyani yang dikenal sangat taat azas, bahkan untuk urusan uang Rp20 miliar saja bisa sangat teliti, tiba-tiba menjadi begitu tidak prudent dalam memutuskan pengucuran dana Rp6,7 triliun.

Pengucuran itu, kata Johan, dilakukan pada hari Minggu. "Ini benar-benar aneh. Pengucuran dana dilakukan di luar hari kerja," kata Johan.

Staf pengajar ekonomi UI, Berly Martawardaya, juga sepakat dengan Johan yang menyebutkan bahwa kasus Bank Century adalah skandal kenegaraan. "Ini arahnya sudah jelas, bahwa yang harus bertanggung jawab adalah menteri keuangan sebagai ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan Boediono sebagai gubernur Bank Indonesia ketika itu," kata Johan.

Berly Martawardaya menyayangkan langkah Sri Mulyani dan Boediono itu, yang dianggapnya harus bertanggung jawab pula terhadap dugaan terjadi rekayasa dalam kasus Bank Century. "Sebab, dari kacamata akademisi, jelas sekali ada standar untuk menentukan 'Bank Gagal' yang berimplikasi sistemik," katanya.

Untuk itu, Frans Aba mengimbau agar DPR, pengamat dan media berusaha menjadikan kasus yang menyedot perhatian masyarakat itu berakhir dengan proses hukum yang tuntas dan jelas. "Agar jelas bagi kami dan juga bagi publik, terang benderang, dan tidak ada yang ditutup-tutupi lagi,” kata Frans Aba. [mor]