INILAH.COM, Jakarta - Langkah Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi atau KOMPAK untuk mengawasi dan mengawal hak angket Century Gate, harus menjadi masukan bagi Fraksi Demokrat untuk tidak membajak, membelokkan dan menggembosi hak angket itu.

Kamis (26/11) pagi, KOMPAK menemui pimpinan DPR yang diwakili Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung dan sejumlah inisiator hak angket. KOMPAK akan melawan setiap agenda tersembunyi yang terkesan melindungi atau menyembunyikan sesuatu dalam kaitan aliran dana talangan Century.

Aktivis KOMPAK M Fadjroel Rahman secara spesifik mengatakan, pimpinan panitia khusus hak angket atas kasus Bank Century sebaiknya tidak dipimpin oleh anggota fraksi Partai Demokrat. Sebab ada dugaan bahwa sebagian aliran dana Bank Century mengalir ke partai politik tertentu.

"Dengan demikian, tidak ada kecurigaan publik bahwa ada penggembosan pansus dari dalam," tegasnya.

Para aktivis KOMPAK ini juga menyatakan dukungannya terhadap pengajuan hak angket atas kasus dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.

"Kami ingin bertanya dan sharing informasi terakhir mengenai perkembangan hak angket. Sebagai masyarakat, kami tidak akan memicingkan mata kami sedikit pun terhadap perjalanan hak angket," ujar aktivis KOMPAK, Effendi Gazali PhD.

KOMPAK mendorong pelaksanaan hak angket dan juga memotivasi KPK mempercepat proses hukum bagi pengelola Bank Century, serta mengupayakan pengembalian penyertaan modal negara yang berjumlah Rp6,7 triliun seperti yang diperintahkan oleh Presiden SBY.

Melalui langkah ke DPR ini, KOMPAK Juga menginginkan agar sejumlah permasalahan internal di Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK yang tidak boleh dibiarkan, namun harus dikoreksi, ditertibkan dan diperbaiki agar kasus Bank Century bisa dituntaskan secara hukum.

KOMPAK amat curiga bahwa keberadaan Fraksi Partai Demokrat yang turut serta dalam pengusul hak angket Century tidak benar-benar untuk tujuan konstruktif dan positif, melainkan untuk tujuan jahat. Jika Fraksi Demokrat memiliki agenda tersembunyi untuk berbuat jahat dengan cara menggembosi, membajak dan membelokkan Hak Angket, maka KOMPAK menyatakan makin kuat untuk mendorong perubahan.

"Jika itu terjadi, justru SBY dan partainya bakal tercoreng dan tinggal menghitung hari untuk terjerumus ke tubir kejatuhan," ungkap Fadjroel.

Menjawab tudingan KOMPAK, Anas Urbaningrum dari Fraksi Demokrat menegaskan, keberadaan FPD dalam pelaksanaan hak angket Century Gate untuk mengikuti dan memproses kasus Century secara cermat dan sungguh-sungguh agar tak ketinggalan perkembangan.

Sementara Didi Irawadi Syamsuddin dari Fraksi Demokrat menegaskan, langkah KOMPAK meruapkan sesuatu yang wajar dan baik, serta sudah diantisipasi oleh Fraksi Demokrat. "Situasi menjadi dinamis," ujar Didi Syamsuddin yang juga anggota Komisi III DPR. [mor]