INILAH.COM, Jakarta - Pernyataan Presiden SBY terkait rencana mengevaluasi koalisi SBY-Boediono dan kabinet memancing reaksi. Bagaimana PKS menyikapi rencana Presiden SBY?

Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal menegaskan sejauh ini dinamika yang terjadi di parlemen tidak ada hal yang luar biasa. Perjalanan koalisi SBY-Boediono juga sesuai dengan platform yang disepakati.

“Jadi saya kira tidak ada hal yang luar biasa, karena kita berjalan normal-normal saja,” ujarnya kepada R Ferdian Andi R wartawan INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (6/1) saat merespons pernyataan Presiden SBY terkait rencana evaluasi menteri dan koalisi. Berikut wawancara lengkapnya:

Bagaimana respons Anda terkait pernyataan Presiden SBY yang akan mengevaluasi koalisi SBY-Boediono dan menteri di KIB II, hal ini tidak terlepas dari kondisi politik mutakhir yang memanas seperti kasus Century dan lain-lain?

Saya belum mendengar persisnya pernyataan Presiden SBY. Tapi koalisi sampai saat ini berjalan sesuai platform yang disepakati bersama.

Kita tetap melakukan jalinan komunikasi dan musyawarah mufakat di KIB II untuk program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono maupun di DPR untuk mendorong proses politik dalam peningkatan kinerjanya termasuk persoalan Century. Karena pansus itu hasil dari musyawarah mufakat. Jadi saya kira tidak ada hal yang luar biasa, karena kita berjalan normal-normal saja.

Jika flashback di internal Pansus Century, PKS sebagai salah satu peserta koalisi SBY-Boediono nyatanya tidak mendukung jago yang dicalonkan partai koalisi dalam hal ini Partai Demokrat. Justru PKS mencalonkan kadernya sendiri yaitu Mahfudz Siddiq?

Soal pansus kita dari awal berharap musyawarah mufakat, tidak perlu voting, tetapi karena dipaksakan voting kita tidak bisa memilih salah satunya. Nah yang dijagokan oleh Partai Demokrat kan dari Partai Golkar (Idrus Marham). Seandainya calon yang diajukan dari Partai Demokrat, kita akan ada pertimbangan lain. Tapi dari Partai Golkar, ada pertimbangan tersendiri.

Bagaimana soal imbauan penonaktifan pejabat negara yang terperiksa di Pansus. Saat itu hanya Partai Demokrat yang tidak setuju, PKS sebagais alah satu peserta koalisi justru mendorong penonaktifan sejumlah pejabat termasuk Boediono dan Sri Mulyani?

Penonaktifan itu pelopornya bukan dari PKS, tetapi usulan pertama kali oleh partai lainnya, termasuk dari partai koalisi juga. Parlemen memiliki nuansa khas yang berbeda dengan di kabinet.

Kabinet itu pembantu presiden, jelas menjalankan tugas sesuai perintah presiden. Boleh dicek bagaimana kinerja menteri dari PKS yang menjalankan tugasnya dengan sigap dan penuh dengan komitmen. Tapi di parlemen tentu berbeda, karena logikanya adalah memerankan sebagai lembaga legislative.

Artinya harus dipilah dalam melihat parlemen dan kabinet terkait koalisi SBY-Boediono ini?

Harus dilihat sesuai dengan logikanya masing-masing. Kalau di kabinet sebagai pembantu presiden. Kalau di DPR ada fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan ke eksekutif. Apalagi di tingkat pengawasan, untuk mewujudkan good governance dan clean governance butuh pengawasan yang kuat. Nah yang terjadi saat ini tidak ada yang luar biasa. [mdr]