Kongsi SBY-JK Pecah, Pasar Ragu

INILAH.COM, Jakarta Pecahnya kongsi Susilo Bambang Yudhoyono dan M Jusuf Kalla menjelang Pilpres mendatang menimbulkan keraguan di pasar modal. Pasalnya, pasar melihat Ketua Umum Partai Golkar itu memiliki peranan cukup besar dalam ekonomi Indonesia.
Pengamat Pasar Modal, Dandossi Matram mengatakan keputusan DPP Golkar untuk tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat menimbulkan keraguan pelaku pasar terhadap pemerintahan berikutnya. Akibatnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pun melorot.
Menurut Dandossi, Jusuf Kalla sebagai wakil presiden, memiliki peranan besar dalam sentuhan ekonomi Indonesia. Hilangnya JK dalam paket SBY dalam Pilpres mendatang membuat investor khawatir, apakah prestasi kinerja pemerintahan saat ini masih bisa diteruskan Wapres berikutnya. "Siapapun dia!" tandasnya, kepada INILAH.COM, di Jakarta, kemarin.
Pada penutupan perdagangan kemarin, IHSG turun 13,6 poin (0,84%) ke level 1.615,232 Seperti diketahui, Partai Golkar mengungkapkan kebuntuan dalam proses koalisi dengan Partai Demokrat. DPP Partai Golkar juga merekomendasikan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla untuk membuka komunikasi politik dengan partai politik lainnya.
Keraguan investor menurut Dandossi merupakan suatu hal yang wajar. Pasalnya, jika melihat potensi kandidat pendamping SBY ke depan, mayoritas berasal dari politikus dan bukan pebisnis ataupun orang yang memiliki background ekonomi.
Di sisi lain, dengan keluarnya JK dari paket SBY, menimbulkan keraguan pelaku pasar, atas stabilitas politik di parlemen. Meskipun SBY dibantu dengan tim dan wapres terbaik, tidak akan mampu menghadapi parlemen yang kemungkinan akan banyak menentangnya. "Meski komposisi di parlemen Partai Demokrat mendapat banyak kursi, yang lain bisa melawan. Ini yang membuat investor ragu," paparnya.
Dengan tidak adanya JK dalam paket SBY, menjadikan nuansa politiknya lebih kuat dibandingkan nuansa ekonominya. Akibatnya, investor melihat pemerintahan 2009 hingga 2014, akan lebih didominasi nuansa politik dari pada nuansa ekonomi. "Ongkos politik menjadi meningkat jika SBY tidak menggandeng JK," tegasnya.
Padahal, jika saja SBY menggandeng JK, ongkos politiknya menjadi rendah. Pasalnya, track record JK sudah diketahui pasar. "Hasil kerjanya sudah ketahuan. Kalau yang mendatang, pasar tidak tahu. Ini meningkatkan risiko di pasar. Risiko dari meningkatnya ongkos politik itu harus ditanggung pasar."
Semua itu, terefleksi dengan anjloknya pasar modal maupun pasar uang yang sekaligus menunjukkan peringatan kepada siapapun Capres Indonesia untuk tidak menganggap remeh pasar. "Jadi, pasar bisa membaca bahwa ketegangan politik di Indonesia mulai meningkat. Ketidakpastian semakin meningkat," imbuhnya.
Potensi konflik pun, lanjut Dandossi semakin meningkat. Konflik yang terjadi adalah benturan yang mengarah kepada persaingan tajam. Ini tidak sehat bagi sebuah pasar. "Ongkos politik menjadi meningkat dan ini akan terefleksi negatif di pasar," pungkasnya.
Sentimen negatif tidak hanya terjadi di pasar modal, di pasar valas pun demikian. Analis valas Frans Darwin Sinurat mengatakan, perpisahan partai Golkar dan Demokrat dalam koalisi pemilu presiden (pilpres) mendatang, menjadi sentimen negatif bagi rupiah.
Pasar menilai, pergeseran peta politik ini akan berimbas pada berubahnya kebijakan ekonomi Indonesia. Investor pun melepas rupiah dan memilih wait and see.
"Secara historis, investor selalu bereaksi terhadap arah pemerintahan yang belum jelas. Mereka keluar terlebih dahulu sambil mencermati kelanjutan peta politik dan rencana pemerintah ke depan," jelasnya. [E1]