INILAH.COM, London Barack Obama mendapat puja-puji dari seantero dunia setelah 100 hari menjalankan roda pemerintahan AS. Tapi, tak semuanya memuji. Ada juga yang mengkritik. Amnesty International, misalnya, menuding kebijakan Obama soal HAM mendua.
Beragam kebijakan memang telah dilakukan Obama, presiden kulit hitam pertama AS, sejak menggantikan George W. Bush sebagai penguasa Gedung Putih. Kebijakan ekonominya berupaya membangun kembali perekonomian AS yang nyaris runtuh. Di bidang politik, hubungan internasional, dan hukum, dia berusaha memulihkan citra AS.
Memuaskan? Bagi sebagian orang, iya. Tapi, di mata Amnesty International, perubahan yang terjadi menyangkut penyelenggaraan hak asasi manusia, masih lemah. Betul, dia mengambil keputusan penting menyangkut penyiksaan dan penahanan yang tak sesuai undang-undang. Namun, harusnya lebih banyak yang bisa dia lakukan, terutama soal kamp penjara militer AS di Pantai Guantanamo, Kuba.
"Dari perspektif tahanan, perubahan pemerintahan tak terlalu berarti. Beberapa di antara mereka (tahanan) sudah ditahan selama tujuh tahun. Kasusnya harus diselesaikan secepat mungkin," ujar Rob Freer dari Amnesty International.
Obama memang telah memerintahkan menutup penjara Guantanamo dalam waktu 12 bulan sejak memerintah. Dia pun menolak teknik interogasi yang tak beradab yang dilakukan pemerintahan Bush. Di luar AS, interogasi itu dikecam sebagai penyiksaan.
Sekitar 240 tahanan, kini masih tertahan di Guantanamo. Sejak Obama jadi presiden, baru seorang yang dibebaskan, yakni Binyam Muhammad, warga Ethiopia yang tinggal di Inggris.
Pemerintahan Obama saat ini masih bingung, jika dibebaskan, kemana hendak melempar para tahanan yang sebagian besar dituding antek-antek Bush sebagai teroris itu. Jaksa Agung AS, Eric Holder, kini sedang melawat ke berbagai negara Eropa, mencari dukungan bagi penutupan Guantanamo, awal tahun depan.
Sejauh ini, sejumlah negara Eropa, termasuk Portugal, Inggris, dan Lithuania menyatakan sedang memikirkan untuk menerima beberapa tahanan itu. Negara lain, termasuk Jerman, masih terbelah soal isu ini.
Amnesty sendiri berpendapat, pemerintahan Obama harus mengubah kebijakan Bush, yakni tak mengizinkan tahanan itu dilepas ke AS. "Guantanamo ciptaan AS. Mereka butuh bantuan dan negara lain harus melakukan apa yang bisa mereka perbuat untuk mengatasi situasi ini. Tapi, pada akhirnya, ini adalah tanggung jawab AS," ujar Frer.
Tak hanya itu, Amnesty juga mengecam Obama karena tak mengubah kebijakan AS soal Pangkalan Udara Bagram di Afganistan. Di sana, ratusan orang juga ditahan. Tak ada akses sedikit pun untuk dunia luar.
"Penutupan Guantanamo harus menandai akhir dari kebijakan dan praktik-praktik serupa di wilayah lain, apakah di pangkalan udara Bagram di Afganistan atau dimanapun juga," katanya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Robert Wood, menegaskan terlalu pagi bagi Amnesty untuk mulai mengkritik pemerintahan Obama menyangkut Guantanamo dan pelaksanaan kebijakan hak asasi manusia. Sebab, pihaknya memang sudah berniat melakukan perubahan penanganan.
"Saya kira, terlalu awal untuk mengambil kesimpulan menyangkut kebijakan pemerintah atas masalah ini. Posisi kami sudah sangat jelas. Pemerintahan ini mengambil pendekatan berbeda untuk mengatasi ekstremis-ekstremis ini," ujar Wood.
Soal Guantanamo, misalnya, mereka akan melakukan kajian ulang terhadap setiap tahanan. Mereka akan menanganinya dengan sistem yang lebih fair. [I4]