Fit & Proper Test Ketua KPK Aneh

INILAH.COM, Jakarta Kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnain kini tengah membelit Ketua KPK Antasari Azhar. Sehingga, sejumlah pihak kemudian mempertanyakan metode fit and proper test yang dilakukan DPR atas dia dan diminta menambahkan sejumlah poin.

Anggota Komisi Hukum Nasional, Frans Hendra Winata, menengarai ada yang kurang dalam persyaratan fit and proper test atas Antasari. Dalam perbincangan dengan INILAH.COM, Minggu (3/5), ia menyebut mekanisme pemerintah 'dilamar' seharusnya diganti menjadi pemerintah yang 'melamar'.

Mekanisme perekrutan pejabat saat ini, menurutnya memang mengherankan dan sangat aneh. Seharusnya, kata Frans, Indonesia mengikuti Amerika Serikat yang kepala FBI dan CIA ditunjuk langsung oleh presiden.

"Mereka yang ditunjuk adalah sosok yang cukup memiliki harta dan berpengalaman di bidangnya. Bukan dengan melamarkan diri untuk duduk di posisi pejabat tertentu," paparnya.

Memilih ketua dan wakil ketua KPK, diakui Frans memang tidak mudah. Sebab, DPR dan pemerintah mempersilakan para calon pejabat suatu instansi melamar posisi, bukannya sebaliknya. Pemerintah dan DPR seharusnya melamar seseorang seperti memilih menteri, bahkan harus lebih

"Jangan tanggung-tanggung seperti sekarang. Fit and proper test sekarang juga seperti interview biasa. Orang sangat mudah berbohong. Kemudian calon yang diuji juga banyak yang dipermalukan di DPR karena tes tersebut sangat detail," ungkapnya.

"Masak ada calon yang melamar sebuah posisi pejabat tiga hingga empat kali. Kan gila," imbuhnya.

Selain urusan melamar dan dilamar, lanjut Frans, ada poin mendasar yang harus menjadi pegangan pemerintah dan DPR, serta yang harus dimiliki calon ketua pejabat. Di antaranya integritas, kejujuran, moralitas, tidak pernah terlibat dalam menodai martabat dirinya, integritas, jujur, serta sehat jasmani dan rohani.

"Bila tidak memiliki persyaratan dan reputasi serta mekanisme diatas, maka setiap kali ada calon yang melamar, maka ia dipermalukan oleh DPR," pungkasnya. [nuz]