Siapa Layak Pimpin Palestina?

INILAH.COM, Ramallah Palestina masih jauh dari damai. Jika bukan dengan Israel, konflik terjadi di antara mereka sendiri. Kini, setelah berbulan-bulan berdiskusi, mereka belum sampai pada pembentukan pemerintahan baru yang ideal. Fatah pun mengancam jalan sendiri.
Tanda-tanda Fatah akan jalan sendiri, sudah mulai terlihat. Presiden Mahmoud Abbas, Kamis (7/5), akan memerintahkan Perdana Menteri Salam Fayyad membentuk pemerintahan baru dalam sepekan ini. Pemerintahan itu, menurut seorang tokoh senior Fatah, takkan menyertakan kelompok garis keras Hamas yang menguasai Jalur Gaza.
Sebenarnya, Fatah cukup kompromis. Berbulan-bulan mereka mengadakan pembicaraan menyangkut pembagian kekuasaan antara Fatah dengan Hamas. Tapi, tak satupun pembicaraan itu yang membuahkan hasil. "Jika mereka terus seperti ini, (diskusi) ini bisa berlangsung bertahun-tahun," ujar Yasser Abed Rabbo, tokoh Fatah.
Pembentukan pemerintahan baru, demikian Rabbo, sebenarnya mendapatkan dukungan eksternal. Dia merujuk pada Mesir yang melakukan mediasi untuk pembagian kekuasaan itu.
Menurut Abed Rabbo, pekan depan pun, pertemuan yang dibrokeri Mesir itu akan kembali berlangsung pada 16 Mei. Tapi, belum apa-apa, kelompok Hamas sudah menyatakan pesimistis soal hasilnya.
"Tak ada tanda-tanda di atas horizon terhadap perjanjian pembagian kekuasaan dengan Fatah," tutur pemimpin Hamas, Mahmoud Ramahi.
Fatah menegaskan, Hamas harus menyerah kepada tuntutan internasional untuk mengakui Israel, menghilangkan kekacauan, dan menerima kesepakatan antara Israel dan Palestina. "Gerakan ini yang tak bisa diterima dalam kondisi apapun," kata Ramahi.
Abbas sendiri sudah memerintahkan pembentukan pemerintahan di Tepi Barat setelah Hamas menguasai Gaza, hampir dua tahun yang lalu. Hamas mematahkan pasukan keamanan Fatah. Efeknya, terjadi pemerintahan ganda di Palestina.
Sebelumnya, Hamas juga merencanakan akan membentuk pemerintahan baru di Jalur Gaza jika dialog inter-Palestina yang dimediasi Mesir, gagal. Mereka sudah melakukan konttak dengan pemimpin Hamas yang dikucilkan di luar negeri untuk bersiap membentuk pemerintahan baru.
Menurut sumber di Gaza, Hamas mengambil keputusan itu menyusul pengumuman bahwa Abbas dan kelompoknya, Fatah, berniat membentuk pemerintahan yang bermarkas di Tepi Barat. Pemerintahan Abbas takkan legitimatif jika Dewan Legislatif Palestina yang didominasi Hamas, tak mempercayainya.
Kabarnya, pemerintahan baru Hamas di Gaza akan dipimpin Ismael Haneya. Pemerintahan dua memasukkan dua pejabat senior, Mahmoud Zahar dan Khalil al-Haya.
Hamas juga akan mengajak sejumlah kelompok independen untuk ikut bergabung dengan pemerintahan baru itu. Tapi, mereka mentah-mentah menolak peluang bagi anggota Fatah. [I4]