INILAH.COM, Ramallah - Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas memastikan pemerintahan baru akan segera diumumkan Selasa (12/5). Seperti diduga sebelumnya, ia tak menyertakan Hamas dalam pembentukan pemerintahan itu.
Meski demikian, Abbas meyakinkan pemerintahan barunya tetap akan melanjutkan perundingan damai dengan Hamas yang memenangkan pemilu Palestina pada 2006 lalu. Untuk itu, Abbas menunjuk Salam Fayyad sebagai perdana menteri di pemerintahan baru itu. Fayyad pernah diminta membentuk pemerintahan baru pada Juni 2007 setelah Hamas memutuskan untuk menguasai Jalur Gaza.
Hamas sendiri menolak mengakui pemerintahan Fayyad dan berpendapat pemerintah baru itu ilegal. Apalagi anggota parlemen Palestina didominasi oleh faksi Hamas.
Kelompok yang akhirnya berubah jadi basis para militan itu merasa pemerintahan baru ini tidak menghormati usaha-usaha perundingan damai yang dimediasi Kairo. Untuk itu, Fatah mengatakan akan membubarkan pemerintahan ini begitu mereka membentuk pemerintahan koalisi.
"Konferensi umum Fatah akan diadakan di Kota Bethlehem atau Jericho di Tepi Barat pada awal Juli mendatang. Pesertanya kini sudah lebih dari 1.200 orang," kata Abbas seperti dilansir Xinhua, Senin (11/5).
Selama 20 tahun terakhir Fatah selalu gagal melaksanakan konferensi keenam mereka ini. Namun kini mereka memutuskan untuk mengadakannya di teritori Palestina, setelah Mesir dan Jordania menolak permintaaan Fatah untuk mempertemukan anggota mereka di wilayah kedua negara itu. [vin/nuz]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi
di sini
atau akses mobile langsung
http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !