INILAH.COM, Jakarta - Kontras membantah berpihak pada salah satu kandidat presiden terkait isu pelanggaran HAM. Tak ayal, isu tersebut menjatuhkan popularitas Wiranto dan Prabowo Subianto, namun menaikkan citra SBY.
"Yang jelas buat SBY citranya sebagai tokoh yang peduli HAM dan Demokrasi semakin kuat. Itu sudah pasti semakin memperkuat citra SBY," cetus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN), Umar S. Bakry kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (22/5).
SBY, menurut mantan peneliti Pusat Studi Demokrasi (PSD) ini, meski militer Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut tidak terkena kesalahan-kesalahan pelanggaran HAM. Sedangkan isu lainnya juga tidak terlalu menjatuhkan SBY.
"Jadi lebih ingin membangun citra SBY tidak ada korupsi, tidak memiliki jejak melanggar HAM dan amoral," kata kandidat doktor Ilmu Politik Universitas Penang di Malaysia ini.
Isu pelanggaran HAM kembali dihembuskan jelang pilpres saat ini oleh Kepala Divisi Politik Hukum dan HAM Kontras, Edwin Partogi. Bahkan, ia mengatakan, jika kedua cawapres tersebut terpilih sebagai cawapres, hampir dipastikan keduanya tidak dapat bepergian bebas di luar negeri.
Apalagi, tutur dia, seperti yang diakui Prabowo sendiri dalam wawancara dengan salah satu agensi pers Prancis pada tahun 2009 ini. Hal itu, lanjutnya, diketahui berdasarkan laporan tahunan dalam konteks hukum yang berlaku yuridis internasional.
Dalam laporan itu, semua negara menganggap perlakuan kejahatan kemanusiaan adalah musuh sesama manusia. Jadi, lanjut Edwin, apabila keduanya pergi ke Eropa atau Afrika bisa terancam dipidanakan jika ada yang melapor. [jib]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi
di sini
atau akses mobile langsung
http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !