INILAH.COM, Jakarta - Sebagian besar elit politik belum sadar akan kewajibannya membayar pajak, padahal peranan pajak sangat penting untuk menopang program pembangunan.

Hal itu dikatakan pengamat ekonomi Faisal Basri yang juga mantan Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) pada diskusi jurnalis bertajuk Menjawab Tantangan Ekonomi Politik Indonesia 2009 2014 di Senayan, Jakarta, Jumat.

"Apakah Prabowo, SBY, Megawati atau JK sudah bayar pajak? Kalaupun bayar, itu belum berimbang dengan jumlah kekayaannya," katanya.

Terkait masih rendahnya kesadaran membayar pajak itu, ia meminta agar masyarakat turut mengkritisi calon presiden atau wakil presiden seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), HM Jusuf Kalla (JK), Megawati Soekarnoputri dan Prabowo.

"Para elit politik kita belum menjadi pembayar pajak yang baik. Ini yang kadang-kadang membuat saya 'gemes'," ujarnya.


Sementara itu, masih banyaknya wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya berdasarkan data Ditjen Pajak Departemen Keuangan diketahui, jumlah penyerahan surat pemberitahuan tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2008, sampai 31 Maret 2009, baru 37,2 % dari jumlah kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang mencapai 11.167.285.

Jika dibandingkan jumlah kepemilikan NPWP orang pribadi per 31 Desember 2008 tercatat sebanyak 8.807.666, namun yang sudah menyerahkan SPT baru 47,16%.

Menanggapi masih rendahnya kesadaran membayar pajak itu yang di antaranya disinyalir adalah elit politik, Faisal mengatakan, sejatinya para calon presiden dan wakil presiden bukan hanya mengumumkan daftar kekayaannya dan jumlah pajak yang sudah dibayarkan dari jumlah pajak yang semestinya.

"Hal itu penting, agar masyarakat tahu siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilihnya. Bukankah masyarakat memiliki hak untuk mengetahui public right to know?," tandas Faisal.[*/hid]