INILAH.COM, Jakarta Wakil presiden pendamping Susilo Bambang Yudhoyono, Boediono kerap dilekatkan dengan isu penganut neoliberal. Namun, hal ini dinilai hanya bagian strategi tim sukses pasangan capres dan cawapres.

Hal itu diungkapkan pengamat ekonomi Faisal Basri, dalam diskusi 'Menjawab Tantangan Ekonomi Politik Indonesia 2009-2014', yang digelar Indonesia Centre Responsive Politics (ICRP), di Jakarta, Jumat (22/3).

Menurut mantan Sekjen PAN ini, isu neoliberal sengaja digulirkan karena Boediono bukan bagian dari mafia Berkeley. Lawan politik SBY-JK diduganya sengaja mengembuskan isu tersebut.

"Boediono bukan neoliberal. Makanya Presiden Megawati saat itu tidak segan-segan merekrut dia sebagai menteri," kata Faisal.

Ketidakyakinan Faisal, juga berdasarkan UUD 1945 yang menyebutkan kegiatan perekonomian dilakukan untuk memajukan kepentingan umum. Sementara neoliberal lebih untuk kepentingan privat. "Jelas neoliberal haram di Indonesia," ujar Faisal.

Karena jelas bertentangan dengan UUD, kata Boediono, mazhab neoliberal tidak masuk dalam perdebatan sistem ekonomi Indonesia. "Yang menjadi perdebatan ekonomi di Indonesia itu mafia Berkeley. Kenapa sekarang tiba-tiba jadi neoliberal," kata Faisal. [*/nuz]