INILAH.COM, Jakarta - Penjualan aset-aset negara di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri bukan dianggap sebagai kesalahan Mega semata. Justru Menteri Boediono lah yang membisiki Mega untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi kala itu.

"Pak Boediono kan Menteri Keuangannya (Mega) waktu itu. Iya itu saya kira menjadi suatu yang tak bisa terbantahkan, artinya disana itu kan ada tim ekonominya Pak Boediono, saya kira itu tak perlu diragukan lagi kalau seorang Boediono itu neolib," kata tim kampanye Mega-Prabowo Sjukrianto Yulia di Jakarta, Sabtu (23/5).

Ia mengatakan sosok Mega yang sederhana tidak mungkin melakukan tindakan yang gegabah, apalagi sampai menjual aset penting yang bisa menyengsarakan rakyat. Ia berdalih Boediono yang paling berperan dalam kebijakan ekonomi yang diputuskan oleh Mega.

"Di zaman Bu Mega kita tahu di bawahnya itu ada Menteri yang namanya Pak Boediono, ada arsitekturnya Pak Lak. Kita tahu padahal Ibu Mega itu orangnya sangat sederhana, artinya dengan argumentasi yang diberikan oleh staf-stafnya mengatasnamakan untuk memenuhi target APBN akhirnya dijual BUMN misalnya Indosat," paparnya.

Tapi kalau dibandingkan dengan pemerintahan SBY saat ini, justru saat ini lebih banyak kebijakan yang dikeluarkan tidak pro rakyat ketimbang saat pemerintahan Mega. "Makanya itu yang akan dibenahi oleh Ibu Mega dan Pak Prabowo, aset-aset negara yang penting dijaga, apalagi BUMN yang dianggap strategis, tapi itu dioptimalkan dimanfaatkan
sesuai UUD nomor 33. lagi pula dulu kan tidak banyak yang dijual." tandasnya.

Di era kepemerintahan Megawati Soekarnoputri memimpin, banyak kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan negara. Dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan APBN Mega dan kabinet Gotong Royong memutuskan untuk menjual aset penting negara, salah satunya perusahaan telekomunikasi PT Indosat ke tangan swasta. [ikl/ton]